Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat proses pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 mendatang. Langkah ini diambil guna menutup celah manipulasi data yang sering terjadi selama proses seleksi berlangsung.
Dalam petunjuk teknis terbaru, pemprov menegaskan akan melakukan verifikasi dokumen secara mendalam serta pengecekan langsung di lapangan. Fokus utama pengawasan ini menyasar jalur domisili dan jalur afirmasi yang selama ini dinilai rawan praktik kecurangan.
Verifikasi Lapangan untuk Menjamin Keaslian Data
Setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan penuh untuk melakukan validasi jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen unggahan dengan fakta di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik titip Kartu Keluarga (KK) yang kerap merugikan calon siswa lain.
Sekolah juga diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah serta aparat desa atau kelurahan setempat. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan kebenaran alamat tempat tinggal setiap calon murid yang mendaftar.
Langkah preventif tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan selama proses seleksi. Dengan adanya verifikasi lapangan, diharapkan data domisili peserta benar-benar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
Sanksi Tegas Bagi Pelaku Manipulasi Dokumen
Pemprov Jawa Barat tidak segan-segan memberikan sanksi berat bagi peserta yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Sanksi paling nyata adalah pembatalan status kelulusan peserta jika ditemukan data yang tidak sah atau hasil manipulasi.
Khusus bagi pendaftar Jalur Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), terdapat persyaratan tambahan berupa surat pernyataan bermeterai. Surat ini harus ditandatangani oleh orang tua atau wali murid sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.
Jika di masa mendatang terbukti ada pemalsuan bukti bantuan sosial atau data ekonomi, pihak terkait akan diproses secara hukum. Aturan ini ditegaskan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Ketentuan Penggunaan Kartu Keluarga
Terdapat sejumlah persyaratan teknis mengenai dokumen kependudukan yang harus dipenuhi oleh para pendaftar melalui jalur domisili. Ketentuan ini mencakup durasi kepemilikan dokumen hingga kesesuaian data identitas antar dokumen resmi.
Berikut adalah aturan rinci mengenai penggunaan Kartu Keluarga dalam SPMB Jabar 2026:
- Kartu Keluarga harus sudah diterbitkan minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran resmi dibuka.
- Nama orang tua atau wali di KK wajib selaras dengan data yang ada pada rapor, ijazah terakhir, dan akta kelahiran.
- Perubahan KK kurang dari setahun karena anggota keluarga meninggal atau lahir harus disertai bukti KK lama atau surat kehilangan dari kepolisian.
- Surat keterangan domisili hanya diperbolehkan untuk situasi darurat tertentu, seperti dampak bencana alam atau bencana sosial.
Aturan mengenai masa berlaku KK ini sangat krusial untuk mencegah perpindahan penduduk mendadak hanya demi kepentingan sekolah favorit. Calon peserta diimbau untuk menyiapkan seluruh dokumen asli sejak jauh hari.
Dengan transparansi dan pengawasan ketat ini, diharapkan SPMB Jabar 2026 dapat berjalan lebih adil dan bersih dari praktik jual beli kursi. Pastikan seluruh data yang Anda unggah adalah data yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
