Gubernur Banten, Andra Soni, memberikan instruksi tegas agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di wilayahnya berjalan dengan transparansi penuh. Ia menekankan bahwa seluruh proses seleksi harus dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Langkah ini diambil untuk mencegah adanya praktik curang dari pihak-pihak yang mencoba memaksakan kepentingan pribadi. Andra mengingatkan bahwa integritas adalah kunci utama dalam menjamin mutu pendidikan sejak tahap pendaftaran.
Komitmen Terhadap Keadilan Pendidikan
Dalam pernyataannya di Kota Tangerang pada Selasa (26/5/2026), Andra Soni menegaskan pentingnya menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Ia tidak ingin ada intervensi dari oknum mana pun yang dapat merusak sistem seleksi siswa baru tersebut.
Andra menyadari bahwa setiap tahapan SPMB selalu berada di bawah pengawasan ketat masyarakat luas. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat diminta untuk bersama-sama menjaga kejujuran selama proses berlangsung.
Ia juga menyoroti fenomena munculnya oknum tidak bertanggung jawab yang kerap beraksi di setiap musim penerimaan sekolah. Kelompok ini biasanya berusaha memengaruhi hasil seleksi demi kepentingan tertentu yang melanggar aturan.
Fokus Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Banten
Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang memfokuskan tenaga untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan lanjutan. Andra menegaskan bahwa memperoleh pendidikan tingkat atas adalah hak dasar bagi seluruh warga Banten tanpa terkecuali.
Meskipun jumlah sekolah negeri di Provinsi Banten masih tergolong terbatas, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Berbagai langkah strategis terus diambil untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Beberapa langkah strategis yang dijalankan Pemprov Banten antara lain:
- Mengoptimalkan pelaksanaan Program Sekolah Gratis untuk menjangkau masyarakat luas.
- Meningkatkan pengawasan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Cabang Dinas (KCD).
- Melakukan evaluasi berkala guna memastikan rasio ketersediaan bangku sekolah tetap terjaga.
- Memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi siswa di seluruh pelosok provinsi.
Inisiatif tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan milik pemerintah saat ini. Program Sekolah Gratis dipandang sebagai alternatif efektif dalam memenuhi rasio kebutuhan sekolah lanjutan bagi anak-anak di Banten.
Pengawasan Ketat di Lapangan
Gubernur juga telah memberikan mandat khusus kepada Dinas Pendidikan serta Kantor Cabang Dinas untuk melakukan pengawasan maksimal. Setiap potensi pelanggaran harus segera dideteksi dan dievaluasi agar tidak merugikan calon siswa yang berhak.
Andra menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa penyediaan akses pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Semua elemen pemerintah harus bekerja sama demi menciptakan sistem yang merata dan bebas dari praktik titipan.
