Presiden Donald Trump sempat secara mengejutkan menghentikan "Proyek Kebebasan" yang bertujuan mengawal kapal komersial melalui Selat Hormuz dengan dalih memfasilitasi negosiasi dengan Iran atas permintaan negara lain. Namun, fakta terbaru mengungkap bahwa penundaan ini terjadi karena sekutu utama di Teluk, seperti Arab Saudi dan Kuwait, sempat melarang penggunaan pangkalan militer serta ruang udara mereka untuk operasi tersebut.
Kini, kendala operasional tersebut dikabarkan telah tuntas setelah Presiden Amerika Serikat melakukan pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) pada Rabu malam. Kesepakatan ini membuka peluang bagi pemerintahan Trump untuk mengaktifkan kembali misi pengawalan maritim yang didukung oleh kekuatan angkatan laut serta armada udara militer.
Alasan Penolakan dari Pihak Riyadh
Meskipun kesepakatan telah tercapai, pejabat Pentagon belum bisa memastikan jadwal pasti dimulainya kembali operasi tersebut walaupun ada perkiraan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sikap hati-hati Arab Saudi ini mencerminkan komitmen kuat mereka untuk mengakhiri konflik bersenjata di kawasan secara permanen guna mencegah agresi lanjutan dari pihak Teheran.
Sumber yang dikutip Financial Times menyebutkan bahwa Riyadh sebelumnya memandang "Proyek Kebebasan" sebagai langkah gegabah yang berisiko memicu ketegangan di kawasan tanpa pertimbangan yang matang. Arab Saudi berupaya memastikan bahwa setiap tindakan militer yang diambil tidak akan mengganggu stabilitas negara-negara tetangga di kawasan Teluk yang sangat rentan terdampak konflik.
Berikut adalah data mengenai dampak konflik yang tercatat dalam laporan terkait perkembangan situasi di wilayah tersebut:
| Kategori Kerusakan/Hasil | Jumlah/Keterangan |
|---|---|
| Bangunan di Pangkalan Militer AS yang Hancur | 217 unit |
| Peralatan Tempur yang Mengalami Kerusakan | 11 unit |
| Agen IRGC yang Berhasil Ditangkap | 41 orang |
Laporan ini menegaskan bahwa diplomasi antara Trump dan MBS menjadi kunci utama dalam menentukan kelanjutan strategi keamanan maritim di jalur perdagangan energi dunia tersebut. Penolakan awal Saudi menunjukkan bahwa kepentingan nasional dan stabilitas regional tetap menjadi prioritas utama di atas aliansi militer dengan Amerika Serikat.
