Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi telah menetapkan mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Langkah hukum ini diambil setelah Yeka diduga kuat menghalangi proses pengusutan kasus korupsi terkait tata kelola minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Sebelum statusnya dinaikkan menjadi tersangka, penyidik Kejagung terlebih dahulu melakukan penggeledahan di kantor serta kediaman pribadi Yeka pada Senin (9/3/2026). Tindakan ini dilakukan saat ia masih menjabat aktif sebagai Komisioner Ombudsman RI untuk mencari bukti tambahan terkait skandal minyak goreng.
Yeka juga telah memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung pada Senin (25/5/2026) sebelum akhirnya penyidik memutuskan untuk menahannya. Berdasarkan keterangan resmi pihak kejaksaan, terdapat beberapa poin krusial yang mendasari penetapan status tersangka terhadap mantan pejabat publik tersebut.
Hasil Pengembangan Kasus Suap Hakim Migor
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat Yeka merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. Kasus ini berawal dari pengusutan suap terhadap hakim dalam perkara minyak goreng yang juga melibatkan seorang advokat bernama Marcella Santoso.
Pihak kejaksaan menegaskan telah mengantongi serangkaian alat bukti yang cukup kuat melalui proses penyidikan yang mendalam. Atas dasar itulah, tim penyidik kemudian menetapkan YHF, yang merupakan anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, sebagai tersangka utama dalam perkara ini.
Syarief Sulaeman membeberkan kronologi perkara ini yang bermula pada Februari 2022, tepat di saat masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng secara masif. Kala itu, Yeka selaku komisioner berinisiatif melakukan investigasi mengenai adanya dugaan maladministrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Namun, dalam perjalanannya, isi laporan investigasi tersebut diduga sengaja dimanipulasi secara melawan hukum demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Yeka disinyalir mengubah poin-poin dalam laporan informasi yang seharusnya fokus pada isu kelangkaan pangan di dalam negeri.
Materi laporan tersebut diubah secara sepihak menjadi rekomendasi untuk mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Perubahan ini bertujuan untuk memuluskan kepentingan ekspor korporasi swasta agar tidak terhambat oleh kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik.
Dugaan Manipulasi Laporan Resmi Ombudsman
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Nomor 418 yang terbit pada 15 Agustus 2022 tersebut kemudian beralih fungsi menjadi instrumen hukum bagi pengacara korporasi. Padahal, secara prosedur, dokumen LHP bersifat rahasia dan seharusnya hanya diserahkan kepada pihak terlapor, dalam hal ini adalah Kemendag.
Fakta yang ditemukan penyidik menunjukkan bahwa Yeka diduga kuat membocorkan dokumen negara tersebut kepada pihak swasta dan tim hukum perusahaan. Dokumen yang telah dimanipulasi isinya itu diserahkan kepada saudara MS serta tim hukum dari kantor pengacara AALF Legal.
Pihak korporasi kemudian memanfaatkan LHP tersebut sebagai landasan hukum utama untuk melayangkan gugatan terhadap Kementerian Perdagangan. Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta melalui jalur gugatan perdata di pengadilan umum.
Strategi penggunaan laporan Ombudsman yang telah dikondisikan ini terbukti sangat efektif bagi pihak korporasi di persidangan. Putusan dari PTUN dan sidang perdata tersebut akhirnya dijadikan materi pembelaan atau pledoi oleh tim kuasa hukum terdakwa korupsi CPO.
Hasilnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas atau onslaag terhadap tiga perusahaan besar yang terlibat dalam kasus tersebut. Keberadaan rekomendasi Ombudsman yang menyatakan adanya maladministrasi oleh pemerintah menjadi senjata ampuh untuk menggugurkan dakwaan jaksa.
Aliran Dana dari Pihak Swasta ke Tersangka
Dalam proses penyidikan, tim Kejagung berhasil menemukan bukti transaksi keuangan yang mengalir kepada Yeka Hendra Fatika dari pihak PT Wilmar Group. Uang tersebut diduga sebagai bentuk imbalan atau gratifikasi atas jasa memanipulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman.
Untuk menutupi jejak transaksi ilegal tersebut, pengiriman uang dilakukan secara terselubung melalui rekening milik pihak ketiga. Syarief menjelaskan bahwa skema penyaluran dana ini memang dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah terdeteksi sebagai bentuk suap langsung.
Daftar bentuk keuntungan yang diduga diterima oleh tersangka :
- Penerimaan sejumlah uang tunai dari korporasi PT Wilmar Group yang dikirim melalui rekening orang lain.
- Janji pemberian beberapa proyek dari anak perusahaan yang tergabung dalam jaringan Wilmar Group di masa mendatang.
Penerimaan fasilitas dan dana tersebut dianggap sebagai kompensasi atas tindakan tersangka yang menyalahgunakan wewenangnya demi membantu pihak swasta lepas dari jerat hukum. Akibat perbuatan tersebut, kini Yeka harus menghadapi konsekuensi hukum yang cukup berat dan telah dilakukan penahanan.
Penyidik menjerat Yeka dengan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saat ini, tersangka telah dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk masa penahanan awal selama 20 hari ke depan.
Ringkasan informasi mengenai korporasi yang terlibat dalam perkara ini :
| Nama Korporasi | Tanggal Penetapan Awal | Status Hukum Sebelumnya |
|---|---|---|
| Wilmar Group | 19 Maret 2025 | Vonis Lepas (Onslaag) |
| Musim Mas Group | 19 Maret 2025 | Vonis Lepas (Onslaag) |
| Permata Hijau Group | 19 Maret 2025 | Vonis Lepas (Onslaag) |
Tabel di atas merujuk pada tiga perusahaan besar yang sempat dinyatakan lepas oleh hakim sebelum akhirnya terbongkar adanya dugaan manipulasi dalam proses persidangannya. Kejaksaan menilai vonis lepas tersebut merupakan hasil pengaturan yang sistematis antara oknum hakim, pengacara, dan pejabat publik.
Pihak Kejaksaan Agung meyakini bahwa rekomendasi Ombudsman RI yang menyatakan adanya maladministrasi adalah "alat" yang diciptakan untuk merintangi penyidikan korupsi CPO. Hal inilah yang menjadi alasan utama di balik penggeledahan dan penahanan Yeka sebagai salah satu pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Tindakan manipulasi yang dilakukan oleh mantan Komisioner Ombudsman ini dianggap telah menciderai integritas lembaga dan mengganggu jalannya penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam setiap laporan yang dikeluarkan oleh lembaga negara.
