Suporter Rusuh Lagi, Klub Pertanyakan Sanksi Komdis PSSI yang Dinilai Tak Efektif 2026

Fenomena kerusuhan suporter kembali mencuat menjadi perhatian utama dalam dunia sepak bola tanah air. Rentetan aksi seperti menerobos masuk ke lapangan, menyalakan cerawat atau flare, hingga tindakan perusakan fasilitas stadion terus berulang meskipun hukuman berat telah dijatuhkan oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Kondisi yang memprihatinkan ini memicu pertanyaan mendalam mengenai seberapa efektif sanksi yang ada saat ini dalam memberikan efek jera. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah pendekatan hukuman yang selama ini diterapkan sudah tepat untuk menghentikan perilaku anarkis tersebut.

Doni Setiabudi, seorang pengamat sepak bola nasional, memberikan pandangannya bahwa sanksi yang diberikan Komdis sebenarnya sudah tergolong sangat berat. Menurut pria yang akrab disapa Kang Jalu ini, hukuman tersebut secara nyata memberikan kerugian yang sangat besar bagi pihak klub yang bersangkutan.

Meski beban hukuman sudah sangat berat, tindakan indisipliner dari oknum suporter nyatanya masih terus terjadi di berbagai pertandingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pertandingan sepak bola di Indonesia memerlukan langkah-langkah yang jauh lebih tegas dan menggunakan pendekatan modern.

Dampak finansial dan operasional yang dialami klub akibat sanksi :

• Persela Lamongan: Sempat menerima hukuman berat berupa larangan bertanding tanpa kehadiran penonton selama satu musim penuh akibat kerusuhan.
• Persipura Jayapura: Klub berjuluk Mutiara Hitam ini juga harus menjalani sanksi serupa yang mengakibatkan hilangnya pendapatan tiket serta membengkaknya biaya operasional.
• Persib Bandung: Mengalami kerugian finansial yang masif setelah dijatuhi denda oleh AFC mencapai Rp3,5 miliar serta sanksi larangan penonton dalam beberapa laga.
• PSM Makassar: Menjadi kasus terbaru saat menjamu Persib Bandung, di mana aksi oknum suporter yang masuk ke lapangan mengancam klub dengan sanksi tambahan.

Rentetan sanksi tersebut memberikan pukulan telak bagi kesehatan finansial klub sepak bola. Ketika pemasukan dari tiket hilang, beban biaya akomodasi dan transportasi tim tetap berjalan, bahkan seringkali investor memilih untuk menarik diri karena citra negatif tersebut.

Urgensi Ketegasan Regulasi dan Edukasi Suporter

Menurut Doni Setiabudi, efektivitas sebuah hukuman sangat bergantung pada dua faktor utama di lapangan. Pertama adalah ketegasan dan konsistensi Komdis PSSI dalam menjalankan setiap aturan tanpa melakukan tebang pilih terhadap klub mana pun.

Ia menegaskan bahwa penerapan sanksi harus murni berlandaskan regulasi tertulis yang sudah disepakati sejak awal. Penjatuhan hukuman tidak boleh muncul hanya karena persepsi subjektif atau perasaan suka dan tidak suka terhadap kelompok tertentu di liga.

Di sisi lain, Doni juga menyoroti masalah fundamental terkait kesiapan mental para pendukung sepak bola di Indonesia. Ia menilai budaya suporter tanah air masih belum sepenuhnya dewasa dalam menerima hasil akhir pertandingan yang tidak sesuai harapan.

Dalam dunia sepak bola, setiap pendukung harus menyadari bahwa hanya ada tiga kemungkinan hasil, yakni menang, kalah, atau imbang. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penerimaan terhadap kekalahan masih sangat rendah sehingga sering memicu gesekan dan anarki.

Doni berpendapat bahwa edukasi terhadap suporter merupakan langkah yang sangat mendesak untuk dilakukan secara masif. Kerusuhan tidak hanya menghancurkan keuangan klub, tetapi juga merusak suasana pertandingan dan merampas kenyamanan penonton lain yang ingin menikmati olahraga ini.

Ia bahkan mengeluarkan pernyataan keras mengenai kecintaan suporter terhadap klubnya yang seringkali salah arah. Baginya, jika sebuah tindakan justru merugikan klub, maka identitas sebagai suporter yang mencintai tim tersebut patut untuk dipertanyakan kembali.

Inovasi Teknologi dan Pendekatan Hukum Individu

Lebih lanjut, Doni menilai bahwa sanksi kolektif seperti larangan kehadiran penonton sudah mulai kehilangan taji atau efektivitasnya. Ia mendorong otoritas sepak bola untuk beralih menggunakan sistem pendataan yang jauh lebih canggih dan terintegrasi.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan teknologi face recognition atau pengenalan wajah di setiap pintu masuk stadion. Teknologi yang sudah lazim digunakan di liga-liga top luar negeri ini dinilai mampu mengidentifikasi pelaku kerusuhan secara akurat.

Melalui sistem ini, setiap individu yang pernah melakukan tindakan anarkis dapat diblokir secara permanen untuk masuk ke dalam stadion mana pun. Hal ini dianggap akan menciptakan efek jera yang lebih personal karena sanksi langsung menyasar kepada pelaku, bukan hanya kepada klub.

Doni juga menekankan pentingnya membawa tindakan kriminal di dalam stadion ke ranah hukum pidana. Dengan adanya konsekuensi hukum pribadi, oknum suporter diharapkan akan berpikir ulang sebelum melakukan aksi yang merugikan orang banyak dan klub tercinta.

Selain langkah represif, pihak klub juga didorong untuk lebih aktif dalam menjalin komunikasi dua arah dengan basis pendukung mereka. Forum diskusi rutin atau sarasehan dianggap bisa menjadi jembatan informasi yang efektif antara manajemen dan suporter.

Dalam forum tersebut, klub bisa memaparkan secara transparan bagaimana denda akibat pelanggaran suporter sangat menguras anggaran tim. Jika dana denda bisa dialokasikan untuk hal lain, klub tentu bisa meningkatkan fasilitas stadion atau bahkan menurunkan harga tiket pertandingan.

Pernyataan Manajemen Klub Terkait Perilaku Suporter

Amir Burhanuddin selaku CEO Deltras FC Sidoarjo turut memberikan pernyataan senada mengenai keresahan yang dirasakan pengelola klub. Ia menegaskan bahwa akar masalah sesungguhnya terletak pada perilaku individu suporter yang seringkali bertindak sesuka hati tanpa memikirkan dampak luasnya.

Pihak klub merasa sudah melakukan upaya maksimal dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pendukung. Namun, Amir mengakui bahwa perubahan perilaku secara kolektif memang merupakan tantangan yang sangat sulit diwujudkan dalam waktu singkat.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pihak aparat keamanan sudah tidak akan memberikan toleransi lagi terhadap setiap pelanggaran hukum di area stadion. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sama seperti warga sipil lainnya di mata hukum.

Maraknya kerusuhan yang terus berulang ini menjadi sinyal bahaya bagi pertumbuhan industri sepak bola nasional. Jika kondisi ini dibiarkan, para sponsor potensial bisa saja menarik minat mereka untuk berinvestasi karena iklim olahraga yang dianggap tidak aman dan tidak stabil.

Pembenahan menyeluruh memerlukan kolaborasi yang solid antara PSSI, operator liga, manajemen klub, aparat penegak hukum, dan suporter itu sendiri. Tanpa kesadaran kolektif, sepak bola Indonesia akan sulit bertransformasi menjadi industri yang sehat, aman, dan profesional bagi semua kalangan.