Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan, kini tengah memperketat pengawasan terhadap operasional homestay atau penginapan milik warga di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan jumlah turis asing yang berkunjung ke kota tersebut hingga mencetak rekor tertinggi.
Pada Senin, 8 Juni 2026, Pemerintah Metropolitan Seoul bersama Organisasi Pariwisata Seoul mengumumkan peluncuran proses audit kompetitif. Program ini bertujuan untuk menyeleksi 20 akomodasi alternatif terbaik yang ada di pusat kota.
Inisiatif yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir Juni 2026 ini menyasar homestay perkotaan serta rumah tamu tradisional. Syarat utamanya, penyedia jasa harus sudah terdaftar secara resmi di bawah naungan platform Seoul Stay.
Melansir laporan dari Korea Times, setiap akomodasi yang berhasil lolos seleksi ketat ini akan dijanjikan insentif berupa subsidi. Nilai bantuan tersebut mencapai lima juta won atau jika dikonversi setara dengan Rp 59,3 juta.
Meskipun ada tawaran dana bantuan yang cukup besar, pemerintah setempat juga menyiapkan sanksi agresif bagi yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan pariwisata di Seoul secara keseluruhan.
Tahun ini, pihak berwenang melakukan perombakan besar-besaran terhadap kriteria penilaian bagi para pengelola penginapan. Fokus utama kini dialihkan pada infrastruktur keselamatan dan hubungan baik dengan komunitas warga lokal.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, kriteria estetika atau keindahan bangunan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam penilaian. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenyamanan warga sekitar tetap terjaga di tengah masifnya industri pariwisata.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim inspeksi akan melibatkan tenaga ahli independen di bidang kebakaran dan keselamatan. Tim ini bertugas melakukan kunjungan lapangan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemilik properti.
Para ahli tersebut akan memeriksa secara mendetail terkait ketersediaan pintu keluar darurat, fungsi detektor asap, hingga kelayakan instalasi listrik. Pemeriksaan ketat ini wajib diikuti oleh bangunan tempat tinggal yang beralih fungsi menjadi penginapan.
Kebijakan pengetatan aturan ini merupakan cerminan dari keresahan warga di lingkungan pemukiman bertingkat rendah yang kini populer bagi turis. Wilayah seperti Hongdae dan Desa Bukchon Hanok menjadi titik utama pengawasan karena popularitasnya yang luar biasa.
Ledakan penyewaan jangka pendek dan menjamurnya homestay yang tidak teregulasi memicu reaksi negatif dari masyarakat setempat. Keluhan yang paling sering muncul berkaitan dengan tingkat kebisingan, masalah pembuangan sampah, hingga lonjakan biaya sewa hunian.
Kriteria Penilaian Baru untuk Operasional Homestay
Berdasarkan pedoman terbaru yang diterbitkan pemerintah, setiap operator homestay memiliki tanggung jawab ekstra terhadap lingkungan sekitar. Mereka wajib memberikan bukti nyata bahwa pengelolaan kebisingan tamu dan sampah rumah tangga dilakukan secara aktif.
Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antar tetangga di lingkungan pemukiman. Pemerintah Seoul ingin memisahkan pengelola profesional yang berkualitas dari operasi penginapan yang tidak teratur.
Proses seleksi ketat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Seoul terdiri dari beberapa tahap utama:
- Penyaringan tahap pertama untuk menyortir pendaftar menjadi daftar pendek berisi 30 kandidat terbaik.
- Tahap kedua melibatkan pengiriman inspektur lapangan untuk penilaian langsung terhadap aspek kebersihan dan kualitas layanan.
- Penilaian mendalam mengenai tingkat keharmonisan penginapan terhadap lingkungan pemukiman di sekitarnya.
- Pemberian plakat merek resmi bagi para pemenang sebagai pengakuan kualitas dari pemerintah.
- Dukungan promosi melalui kampanye pemasaran berskala nasional yang didanai oleh negara.
Penerapan poin-poin di atas bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan di Seoul. Pemerintah berharap para pemenang seleksi dapat menjadi contoh standar bagi penginapan lainnya di Korea Selatan.
Direktur Biro Pariwisata dan Olahraga Seoul, Kim Myung Ju, memberikan penekanan khusus terkait filosofi strategi pariwisata terbaru ini. Ia menyatakan bahwa keberhasilan utama pariwisata dimulai dari rasa aman yang dirasakan oleh pengunjung.
Namun di sisi lain, rasa hormat terhadap tetangga sekitar juga menjadi aspek yang sangat krusial bagi keberlangsungan bisnis. Pemerintah mencari operator yang sadar bahwa keberlanjutan lingkungan sama pentingnya dengan keramahtamahan kepada turis.
Program Alternatif Menyambut Konser BTS di Busan
Bergeser ke kota lain, Pemerintah Kota Busan juga meluncurkan program homestay warga yang unik sebagai upaya menyeimbangkan pasar. Program ini dibuat secara khusus untuk menstabilkan harga akomodasi yang sering melonjak saat ada acara besar.
Kegiatan yang berlangsung pada periode 12 hingga 14 Juni 2026 ini mengizinkan tamu menginap di rumah pribadi milik warga Busan. Setiap pemesanan yang dilakukan melalui program ini sudah mencakup durasi menginap selama dua malam.
Bagi wisatawan mancanegara yang berminat mengikuti program ini, terdapat beberapa ketentuan dan mekanisme pendaftaran:
- Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs k-popstay.wehome.me atau melalui portal resmi Visit Korea.
- Program menginap ini ditawarkan tanpa biaya sewa atau gratis bagi para turis yang terpilih.
- Pemesan diwajibkan membayar deposit jaminan sebesar 50.000 won atau sekitar Rp 600 ribu sebagai tanda jadi.
- Sistem deposit diterapkan untuk mencegah adanya pemesanan fiktif atau pembatalan sepihak (no-show) dari calon tamu.
- Dana deposit akan dikembalikan secara penuh kepada tamu saat proses check-in di rumah warga yang dituju.
Pengembalian deposit tersebut diberikan dalam bentuk voucher pariwisata Busan dengan nilai yang setara. Voucher ini nantinya dapat dibelanjakan di berbagai pasar tradisional maupun tempat wisata lokal lainnya di Busan.
Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah kota akan menanggung seluruh biaya premi asuransi tanggung jawab bagi warga yang menjadi tuan rumah. Asuransi ini mencakup risiko cedera pribadi tamu hingga potensi kerusakan properti milik warga.
Dengan adanya jaminan perlindungan asuransi ini, warga Busan diharapkan lebih terbuka dalam menyambut turis ke rumah mereka. Mereka tidak perlu lagi merasa khawatir mengenai tanggung jawab hukum jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga.
Upaya Menghapus Praktik Getok Harga di Destinasi Wisata
Rencana konser BTS yang akan digelar di Busan pekan depan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar global. Konser tersebut digelar sekaligus untuk merayakan hari jadi debut grup musik fenomena dunia tersebut.
Busan sendiri memiliki nilai historis yang spesial bagi para penggemar karena merupakan tanah kelahiran dua personelnya, Jimin dan Jungkook. Namun, antusiasme besar ini sempat terganggu oleh isu miring mengenai praktik "getok harga" penginapan.
Berdasarkan survei yang dilakukan otoritas terkait pada Januari 2026, ditemukan data signifikan mengenai kenaikan tarif hotel dan penginapan:
| Kategori Penginapan | Jumlah Sampel | Rata-rata Tarif Per Malam | Perbandingan Harga |
|---|---|---|---|
| Hotel dan Motel | 91 Properti | 433.999 Won (Rp 5,1 Juta) | Naik 2,4 Kali Lipat |
| Rumah Liburan/Villa | 44 Properti | 433.999 Won (Rp 5,1 Juta) | Naik 2,4 Kali Lipat |
Data di atas merujuk pada lonjakan harga saat akhir pekan konser dibandingkan dengan akhir pekan biasa sebelum dan sesudahnya. Praktik ini dinilai dapat merusak citra pariwisata Busan di mata internasional.
Merespons situasi tersebut, Pemerintah Busan telah menggencarkan kampanye penetapan harga yang adil sejak bulan lalu. Mereka juga menyediakan fasilitas akomodasi publik yang dikelola langsung oleh kota dengan kapasitas mencapai 1.400 orang.
Kim Bong Cheol, selaku Direktur Kantor Ekonomi Digital Busan, menegaskan komitmennya untuk membangun citra kota yang ramah. Pihaknya bertekad menjadikan Busan sebagai destinasi yang adil bagi seluruh penggemar internasional yang datang.
Program homestay warga ini diharapkan menjadi model baru akomodasi alternatif untuk ajang internasional berskala besar di masa depan. Dengan demikian, permasalahan kenaikan harga yang tidak wajar dapat ditekan seminimal mungkin melalui partisipasi masyarakat.
