Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik. Hal ini terjadi setelah ia melontarkan pernyataan yang mempertanyakan sumber pendanaan film dokumenter berjudul Pesta Babi.
Film tersebut menjadi perbincangan hangat karena mengangkat isu sensitif mengenai kehidupan masyarakat adat di Papua. Produksinya menyoroti dampak besar pembukaan lahan hutan bagi ekosistem dan kehidupan warga lokal.
Pertanyaan KSAD Soal Anggaran Produksi
Dalam sebuah sesi wawancara dengan awak media, Jenderal Maruli menyoroti skala produksi film tersebut yang dinilai cukup besar. Ia mempertanyakan dari mana asal dana yang digunakan untuk mendanai proses pembuatan karya dokumenter tersebut.
Maruli menilai bahwa proses pengambilan gambar yang berpindah-pindah lokasi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, aktivitas terbang ke berbagai wilayah menunjukkan adanya sokongan dana yang kuat di balik layar.
“Sekarang permasalahannya orang sampai membuat video. Bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Jawab aja ya kan,” ujar Maruli saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa perjalanan ke lokasi-lokasi tertentu untuk kepentingan visual film memerlukan modal yang besar. “Sampai datang ke sana, bikin video terbang sini terbang sana, orang berduitlah,” lanjutnya menjelaskan pengamatannya.
Saat disinggung lebih dalam mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu sebagai pendana, Maruli memberikan respons yang lebih santai. Ia tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai siapa sosok atau lembaga di balik proyek tersebut.
“Silakan saja ya. Kan Anda yang bilang ada yang mendanai loh, bukan saya,” tuturnya sembari menutup pernyataan dengan tawa ringan di depan para jurnalis.
Soroti Ancaman Terhadap Masyarakat Adat
Film Pesta Babi sendiri merupakan karya dokumenter yang secara mendalam memotret realitas kehidupan masyarakat asli di tanah Papua. Fokus utamanya adalah perubahan drastis lingkungan akibat proyek pangan dan bioenergi dalam skala masif.
Dokumenter ini merekam bagaimana hutan adat yang menjadi sumber kehidupan perlahan berganti menjadi kawasan perkebunan industri. Konflik agraria ini pun memicu perlawanan dari berbagai suku yang merasa hak atas tanah leluhurnya terancam.
Berikut adalah beberapa poin utama yang diangkat dalam film dokumenter tersebut:
- Dampak Ekologis: Menyoroti kerusakan hutan skala luas yang mengancam keanekaragaman hayati di Papua.
- Tokoh Sentral: Menampilkan perjuangan Yasinta Moiwend dari suku Marind dan Vincen Kwipalo dari suku Yei.
- Perlawanan Simbolis: Dokumentasi aksi suku Marind, Yei, dan Awyu yang memasang salib merah sebagai tanda penolakan ekspansi industri.
- Isu Pangan dan Energi: Mengkritisi proyek nasional yang mengubah fungsi lahan hutan menjadi perkebunan bioenergi.
Film ini secara visual menggambarkan kegelisahan komunitas seperti suku Awyu yang berjuang keras mempertahankan wilayah mereka. Mereka berupaya membentengi tanah leluhur dari gelombang industrialisasi yang dianggap merugikan masyarakat kecil.
Narasi dalam dokumenter tersebut menekankan bahwa hilangnya hutan bukan sekadar kehilangan pohon, melainkan hilangnya identitas budaya. Hal inilah yang memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, termasuk dari pihak militer seperti KSAD.
