Persipura Jayapura harus menerima kenyataan pahit setelah upaya hukum yang mereka tempuh tidak membuahkan hasil manis. Komite Banding (Komding) PSSI secara resmi menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh manajemen tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut.
Keputusan ini berkaitan erat dengan sanksi berat akibat insiden kerusuhan suporter pada laga play-off promosi Championship 2025/2026. Pertandingan melawan Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe pada 8 Mei 2026 itu menjadi awal petaka bagi Persipura.
Detail Penolakan Banding Persipura Jayapura
Dalam sidang yang berlangsung pada 29 Mei 2026, Komding PSSI tetap teguh pada keputusan awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka memperkuat putusan Komite Disiplin (Komdis) PSSI Nomor 246/L2/SK/KD-PSSI/V/2026 yang dirilis pada pertengahan Mei lalu.
Persipura sebenarnya telah berusaha memberikan pembelaan melalui surat resmi bernomor 079/PERSIPURA/V/2026 tertanggal 15 Mei 2026. Upaya tersebut juga diperkuat dengan pengiriman memori banding secara mendalam pada 19 Mei 2026 demi meringankan sanksi.
Poin-poin keberatan yang disampaikan Persipura dalam memori bandingnya antara lain adalah:
- Manajemen menilai hukuman larangan penonton selama satu musim penuh dianggap terlalu berat dan tidak proporsional bagi klub.
- Pihak Persipura mengklaim telah menjalankan seluruh prosedur pengamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebelum laga dimulai.
- Klub menyatakan telah bersikap sangat kooperatif kepada pihak berwenang segera setelah insiden kerusuhan pecah di stadion.
- Persipura berjanji telah menyiapkan program edukasi khusus bagi suporter dan langkah perbaikan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Meskipun telah memberikan argumen yang cukup panjang, Komding PSSI tetap merujuk pada fakta lapangan yang terjadi saat itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya invasi massa ke dalam lapangan sesaat setelah peluit panjang dibunyikan.
Kronologi Kerusuhan dan Bukti Pelanggaran
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah suporter Persipura merusak berbagai fasilitas stadion dan melakukan pengejaran terhadap perangkat pertandingan. Tak hanya itu, rombongan tim lawan yakni Garudayaksa juga menjadi sasaran amuk massa yang berlanjut hingga ke luar area stadion.
Komding menyatakan bahwa fakta-fakta anarkistis tersebut sudah terbukti secara sah dan tidak terbantahkan. Hal ini didukung oleh laporan resmi dari Pengawas Pertandingan (Match Commissioner), rekaman video amatir, foto kejadian, serta dokumen pendukung lainnya.
Dalam proses persidangan banding, Persipura diketahui tidak menyangkal bahwa insiden kekerasan tersebut memang benar-benar terjadi. Fokus utama manajemen Mutiara Hitam hanya terletak pada keberatan terhadap durasi dan beratnya hukuman yang dijatuhkan.
Namun, Komding menegaskan bahwa klub tetap memegang tanggung jawab penuh atas perilaku buruk penonton sesuai Pasal 70 ayat (2) Kode Disiplin PSSI Tahun 2025. Alasan bahwa klub sudah melakukan pengamanan maksimal tidak menghapus status tanggung jawab disiplin penyelenggara.
Perubahan Bentuk Sanksi dan Peningkatan Denda
Meskipun menolak permohonan Persipura, Komding melakukan penyesuaian terhadap metode pelaksanaan hukuman di musim 2026/2027. Perubahan ini justru membuat hukuman terasa lebih spesifik dan tetap memberikan dampak signifikan bagi operasional klub.
Rincian sanksi terbaru yang harus dijalani Persipura selama kompetisi musim depan adalah sebagai berikut:
- Pada putaran pertama musim 2026/2027, Persipura dilarang keras menggelar pertandingan kandang dengan kehadiran penonton sama sekali.
- Memasuki putaran kedua, klub diperbolehkan menerima penonton namun wajib menutup total tribun bagian utara dan tribun selatan stadion.
- Nominal denda administratif mengalami kenaikan drastis dari yang semula hanya Rp30 juta menjadi Rp200 juta rupiah.
- Uang jaminan banding senilai Rp50 juta yang sebelumnya telah disetorkan kini statusnya disita dan dipindahkan ke rekening resmi PSSI.
Hukuman denda yang membengkak ini menjadi pukulan telak bagi finansial tim asal Papua tersebut. Komding menilai kenaikan ini sebanding dengan tingkat kerusakan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusuhan tersebut.
Pihak berwenang menganggap insiden ini telah mencoreng citra sepak bola nasional secara keseluruhan di mata publik. Selain itu, kerusuhan tersebut menjadi bukti kuat bahwa pembinaan terhadap suporter di level klub belum berjalan secara optimal.
Akumulasi Sanksi dan Harapan Perbaikan
Satu-satunya faktor yang sedikit meringankan dalam pertimbangan Komding hanyalah jalannya pertandingan yang sempat kondusif hingga akhir laga. Namun, catatan positif tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah substansi beratnya pelanggaran yang terjadi setelah laga usai.
Selain hukuman dari Komding, Persipura dan panitia pelaksana (panpel) juga sudah mengantongi rentetan sanksi lain dari Komdis PSSI. Pelanggaran tersebut meliputi aksi invasi lapangan, penyalaan flare, hingga pelemparan berbagai benda berbahaya seperti smoke bomb dan petasan.
Berikut adalah ringkasan total sanksi finansial yang harus dihadapi oleh pihak manajemen Persipura:
| Jenis Pelanggaran | Detail Hukuman |
|---|---|
| Pelanggaran Disiplin Penonton | Denda Rp200 Juta |
| Aksi Flare dan Pelemparan | Denda Akumulasi Rp40 Juta |
| Total Denda Keseluruhan | Rp240 Juta |
| Jaminan Banding | Rp50 Juta (Disita) |
Total denda yang mencapai angka Rp240 juta ini merupakan akumulasi dari berbagai pasal disiplin yang dilanggar secara bersamaan. Beberapa poin sanksi masih memiliki celah untuk diajukan banding kembali, namun sebagian besar sudah bersifat final dan mengikat.
Manajemen Persipura kini harus fokus pada pembenahan internal agar kejadian memilukan di Stadion Lukas Enembe tidak terulang lagi. Keputusan pahit ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen klub dan suporter untuk menjaga sportivitas dalam sepak bola.
