MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran sekira Rp 117 miliar untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil walikota Makassar tahun 2024.
Alokasi anggaran tersebut meliputi dana hibah untuk KPU sebesar Rp 64,1 miliar dan dana hibah untuk Bawaslu sebesar Rp 18,4 miliar.
Selanjutnya dana pengamanan pemilu di Polrestabes Makassar sebesar Rp 21 miliar, sementara Kodim mendapat kucuran dana pengamanan sebesar Rp 6 miliar.
“Rata-rata hampir separuh atau 40 persen anggaran pilkada serentak telah kami disalurkan,” kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Amrun Mandasini Selasa (1/5/24).
Sama halnya dengan anggaran pengamanan, anggaran untuk KPU dan Bawaslu pun telah disalurkan sebanyak 40 persen sejak tahun 2023 lalu. Adapun besarannya yakni Rp 25,6 miliar untuk KPU kota Makassar dan Rp 7,3 miliar untuk Bawaslu kota Makassar.
Amrun menargetkan, penyaluran dana hibah tahap II, akan dilakukan sebelum tahapan pilwalkot Makassar berlangsung.
“Ini sementara kami proses untuk tahap II nya, semoga sebelum tahapan semuannya bisa terselesaikan,” ucap Amrun.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk dana hibah politik tahun ini.
Keputusan tersebut diambil oleh pemkot Makassar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Makassar Amrun Mandasini mengatakan tahun ini anggaran parpol yang semula Rp 1800 per suara, disepakati naik menjadi Rp 5000 per suara.
Berdasarkan hitungan tersebut, dana bantuan hibah untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 278 persen.
“Sekitar Rp 3 miliar hasil usulan kenaikan, sebelumnya Rp 1800 per suara, artinya sekarang Rp 5000,” kata Amrun di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (26/4/24) lalu.
Amrun menjelaskan, pengalokasian anggaran kenaikan dana hibah mengacu pada jumlah perolehan suara masing-masing partai dari pemilihan legislatif 2019.
Setiap partai politik kata dia mendapatkan bantuan yang beragam, sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai.
“11 parpol yang lolos, Nasdem paling banyak dapat dana hibahnya,” jelasnya.
Amrun menyatakan bahwa waktu pencairan bantuan hibah parpol tergantung dari kelengkapan berkas dokumen dari masing-masing partai politik.
Ia mengupayakan, pencairan dapat dilakukan sebelum tahapan pilkada 2024, sebab dana hibah tersebut digunakan untuk pendidikan politik parpol.
Adapun mekanisme pencairan harus melalui verifikasi Kesbangpol, bagian Hukum Setda Kota Makassar, KPU, BPKAD dan Inspektorat.
“Pencairannya tergantung parpol, kita hanya menunggu siapa dokumen yang lengkap. Partai yang lengkap itu yang kita cairkan duluan,” ucap Amrun.
Sementara itu Sekretaris DPD PKS Makassar Mohammad Anwar menyatakan bahwa DPRD kota Makassar telah mengusulkan kenaikan sebesar Rp 7000 per suara.
Angka tersebar dipatok lantaran menurut Anwar selama ini dana hibah parpol belum pernah mengalami kenaikan selama 4 periode.
“Idealnya ke depan mengingat kontestasi politik membutuhkan politik terutama bagi pemilih pemula dan perempuan, kami di PKS fikir perlu peningkatan lagi dana hibah bantuan politik ini,” sebut Anwar.
Ia menyebut telah memenuhi seluruh syarat-syarat pencairan dari Kesbangpol sejak Februari 2024 lalu.
Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil verifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga pencairan dana belum bisa dilakukan.
Ia mengemukakan, perolehan suara PKS tahun 2019 sekira 49 ribu suara. Berdasarkan perolehan suara PKS, jumlah dana hibah yang bakal diterima partainya sekira Rp 254 juta.
“Hasil verifikasi BPK belum kami terima, jadi terkendala di situ, (dana yang diterima PKS), 49 ribu (suara) dikali Rp 5000,” ucap Anwar.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Andi Bukti Djufri memprediksi pilkada serentak 2024 lebih rawan konflik dibanding pemilihan presiden.
Hal ini kata dia, lantaran persaingan yang cukup ketat antar calon kepala daerah. Andi Bukti menyebut lebih banyak pendapat nantinya yang akan mewarnai pilkada serentak, sehingga potensi perbedaan pendapat akan meningkat.
“Bisa lebih ramai pilkada. Akan lebih banyak pendapat yang akan mewarnai pesta demokrasi kali ini,” ujarnya.
Selain itu, faktor geopolitik juga mempengaruhi kerawanan konflik di pilkada serentak.
Berbeda dengan pilpres yang calonnya banyak terfokus di Jakarta, para calon kepala daerah kata dia, sangat mudah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, persaingan antar cakada dalam merebut suara masyarakat berpotensi berujung konflik.
“Kalau di kota, calonnya tinggal di Makassar. Hidup berdampingan dengan masyarakat, jadi keinginana untuk memenangkan lebih tinggi,” ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta seluruh tokoh-tokoh masyarakat agar besinergi membantu Kodim dan Polrestabes untuk meminimalisir potensi konflik saat proses pilkada berlangsung.
“Kita bisa mewujudkan zero konflik saat pilkada nanti, tetap jaga nama baik kota Makassar seperti pemilu 2024 beberapa waktu lalu,” ucap Andi Bukti.(Mawar)
