INIKATA.co.id – Sikap Bupati Maros AS Chaidir Syam bersama sejumlah anggota DPRD setempat yang masih sempat “plesiran” ke Bali saat sejumlah wilayah di daerahnya terendm banjir, trus menuai sorotaan dari berbagai kalangan.
Bahkan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pun diminta untuk memberikan teguran kepada bupati dan sejumlah angota DPRD Maros tersebut.
“Kalau saya menteri atau gubernur, pasti saya tegur itu. Bisa-bisanya anda tinggalkan daerah dalam kondisi sedang bencana yang sudah ada peringatan, itu artinya keterlaluan. Kan sudah ada prediksi dari BMKG, saat pejabat di daerah lain siap-siap, kok ini (pejabat Maros) malah meninggalkan tempat,” kata Pengamat Pemerintahan dari Unversitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, Ahad (19/2/2023).
“Ini harus disampaikan ke Pak Gubernur supaya ada teguran ke sana (bupati dan anggota DPRD Maros), sekaligus memberikan penegasan bahwa kepala daerah tidak boleh meninggalkan tempat ketika terjadi bencana di daerahnya,” sambungnya.
Ia menilai, “pelisiran” yang dilakukan pejabat saat daerahnya tengah dalam kondisi dilanda bencana seolah-olah menunjukkan etika kepemimpinan yang buruk.
“Artinya etika sebagai seorang pemimpin itu sangat buruk ketiak dia meninggalkan masyarakatnya di saat sulit, di saat bencana. Ini hal yang sangat memalukan bagi seorang pejabat,” ujarnya.
“Ini sesuatu yang sungguh memalukan. Artinya, seolah-olah bagi mereka musibah itu dianggap hal yang biasa, dan hal yang seremonial (kegiatan di Bali) dianggap hal yang lebih penting,” lanjutnya.
Padahal menurut dia, agenda yang dihadiri bupati dan anggota DPRD Maros di Bali itu tidak lebih penting dari kondisi bencana yang terjadi di Maros beberapa hampir sepekan terakhir.
“Persoalan dia (kegiatan di Bali) sudah dianggarkan di APBD, saya pikir APBD itu fleksibel, yang penting dipakai di tahun berjalan dan ini kan baru awal tahun. makanya kalau itu dijadikan alasan, tidak masuk akal,” ucapnya.
“Masyarakat dalam kondisi bencana itu tentu harapannya ke kepala daerah dan DPRD untuk hadir di tengah-tengah mereka dan bisa memberikan bantuan serta solusi.
Seharusnya ini menjadi konsen bupati dan anggota dewan,” imbuhnya.
Sementara, Koordinator Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Nurul Fitri mengatakan, peran DPRD dan bupati seharusnya berada di garda terdepan untuk memastikan masyarakatnya membutuhkan bantuan di tengah bencana banjir.
“Pemerintah seharusnya berada di garda terdepan untuk mengatasi masalah masyarakat. Di saat bencana cuaca ekstrem dan hujan lebat yang mengakibatkan banjir, mereka semestinya disibukkan memastikan solusi atas bencana tersebut, keadaan warga bagaimana, kebutuhannya apa dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menyinggung bupati dan anggota DPRD yang sebelum mendapatkan jabatan, paling aktif menyerap aspirasi masyarakat. Namun ketika sudah terpilih, tidak lagi memastikan mana yang lebih dulu diprioritaskan.
“Bukannya ketika mereka ingin maju sebagai kepala daerah maupun DPRD mereka sangat tahu solusi apa yang dibutuhkan rakyat? Kalau mereka di tengah bencana justru ke Bali, itu tidak pantas. Warga sedang berjuang malah ditinggal Bimtek. Bimtek bisa ditunda, bencana wajib segera ditangani,” ucapnya.
Sebelumnya dikabarkan, saat sejumlah wilayah di Kabupaten Maros dilanda bencana banjir akibat cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas lebat yang terus mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir, bupati dan anggota DPRD Maros justru “plesiran” ke Bali. Hal ini menuai sorotan berbagai pihak. Salah satunya Celebes Law and Transparancy.
Ketua Celebes Law and Transparancy, Arialdy Kamal mengatakan, apa yang dilakukan anggota DPRD dan bupati itu sangatlah tidak etis meski dengan dalih apapun.
Pasalnya, perjalanan ke Bali itu dilakukan di tengah kondisi banyak warga yang membutuhkan perhatian dari para wakil rakyat dan juga pemimpinnya.
“Jelas tidak etis, karena saat ini masih ada bencana. Dalih apapun itu sebenanya tidak bisa dibenarkan. Masyarakat kita ini sedang butuh empati, tapi justru mereka malah pergi,” kata Arialdi, Kamis (16/2/2023) kemarin.
Terlebih menurut mantan Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros itu, agenda kegiatan yang akan dikuti para anggota DPRD dan bupati di Bali itu juga tidaklah terlalu penting dan masih bisa ditunda kapan saja.
Bahkan ia menilai jika agenda atau kegiatan itu hanya pemborosan anggaran.
“Kan bisa dilaksanakan di Maros. Kenapa harus ke Bali? Sepertinya hanya kedok saja untuk pelesiran. Lagi pula juga masih bisa ditunda kapan saja agendanya. Menurut kami itu pemborosan anggaran,” ucapnya.
Sementara,
Bupati Maros, AS Chaidir Syam saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya ke Bali untuk memenuhi undangan dalam rangka membuka pelaksanaan kegiatan Bimbinga Teknis (Bimtek) DPRD Maros.
“Saya hanya diundang untuk membuka kegiatan Bimtek DPRD ini, sedangkan beberapa forkopimda menjadi narasumber,” kata Chaidir.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Maros, Eldrin Saleh mengatakan, keberangkatan para legilslator Maros ke Bali itu dalam rangka Bimtek DPRD Maros tentang sinergitas Forkopimda dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Bimteknya tentang Pemilukada 2024, dengan pemateri Forkopimda Maros. Jadi ini adalah Bimtek pertama tahun 2023 dan dilaksanakan selama 4 hari,” kata Eldrin.
Eldrin menjelaskan, dari 35 orang anggota DPRD, hanya 31 orang yang berangkat ke Bali untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut. Sementara 4 lainnya berhalangan hadir.
“Untuk anggota dewan dari PPP tidak ikut karena sedang bimtek partai di Jakarta. Anggota lain juga ada yang berhalangan hadir karena sedang umroh,” terangnya.
Perihal anggaran yang digunakan, Eldrin mengatakan, kegiatan Bimtek yang digelar di Bali tersebut bersumber dari APBD Maros tahun 2023. Untuk para anggota dewan dianggarkan sebesar Rp5 juta per orang. (fdl-bak)
