MAKASSAR, INIKATA.co.id – Keinginan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengakhiri masa kontrak PT Vale Indonesia pada 2025 mendatang mempunyai alasan tersendiri.
Kepala Bidang Mineral dan Batubara mewakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulsel, Djemi Abdullah mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ingin ambil alih PT Vale semata-mata untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Makanya gubernur Sulsel kemarin sampaikan itu (hentikan KK PT Vale), Kan tidak salah juga kalau wakil rakyat dan sekaligus wakil Tuhan menyampaikan dalam model lain, ini usulan bahwa ayo kita lebih sejahterakan rakyat,” ujar Djemi saat menjadi pembicara dalam Obrolan Malam Jumat (OMJ), Kamis malam (9/2/2023).
Ia mengungkapkan bahwa keberpihakan PT Vale selama ini cakupannya hanya sebatas kawasan pertambangan.
“Ini masukan bagi Vale, bisnis itu bisa dinilai riil, saya melihat cakupan pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT Vale ini terlalu kecil, dia hanya main di sekitaran pertambangan,” jelasnya.
“Kenapa Vale dianggap begitu karena hanya bermain di 6 kecamatan, populasinya sangat kecil, inilah yang diinginkan oleh pemerintah, secara hirarki ini kewenangan pusat,” tambah dia.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan, PT Vale Indonesia masa kontraknya sudah pasti berakhir pada 2025 mendatang.
“Janji Pemerintah Vale harus berkahir 2025 harus berubah, ini tertuang dalam kesepakatan, karena tidak mudah kita putuskan kontra, makanya pada saat diketuai oleh Pak Khairul Tanjung dibahas lah, ada salah satu point’ menerima IUPK, berhenti sampai disini,” tangkasnya.
Sementara itu, pihak PT Vale Indonesia yang sebelumnya diundang sebagai narasumber tidak menghadiri kegiatan OMJ tersebut. (fdl)
