MAKASSAR INIKATA.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada Senin, 22 Desember 2025.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Hotel Claro Makassar. Muswil ini menjadi yang pertama digelar PPP secara nasional setelah pelaksanaan Muktamar.
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, Muswil kali ini tidak akan memilih ketua DPW secara langsung, melainkan membentuk tim formatur.
Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, mengatakan Muswil merupakan forum tertinggi partai di tingkat provinsi yang bertugas menyusun kepengurusan baru sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Agenda utama Muswil bukan memilih ketua wilayah, tetapi membentuk tim formatur,” kata Imam Fauzan dalam konferensi pers di Makassar, Jumat (19/12/2025).
Ia menjelaskan, berdasarkan AD/ART PPP, wilayah dengan jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) lebih dari 15 membentuk tujuh orang formatur.
Di Sulawesi Selatan terdapat 24 DPC kabupaten dan kota, sehingga jumlah formatur ditetapkan sebanyak tujuh orang.
Komposisi tim formatur terdiri atas satu perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), satu perwakilan DPW, serta lima orang dari unsur DPC. Lima formatur dari DPC tersebut dipilih melalui mekanisme pemungutan suara oleh seluruh DPC peserta Muswil.
“DPC mengusulkan nama calon formatur dari unsur DPC. Jika jumlahnya lebih dari lima, maka dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Voting hanya untuk memilih formatur, bukan ketua wilayah,” ujar Bendahara DPP PPP itu.
Setelah tim formatur terbentuk, hasil Muswil akan diserahkan kepada DPP PPP. Selanjutnya, penentuan ketua DPW menjadi kewenangan tim formatur bersama DPP.
Menurut Imam, mekanisme tersebut dirancang untuk meminimalkan potensi konflik internal yang kerap muncul setelah musyawarah wilayah.
“Penentuan ketua tidak dilakukan di forum Muswil agar tidak menimbulkan gesekan dan perpecahan, yang selama ini sering berujung pada perpindahan kader ke partai lain,” katanya.
Ia menegaskan, anggota tim formatur tidak secara otomatis menjadi calon ketua DPW.
Tim formatur bahkan memiliki kewenangan mengusulkan figur di luar formatur untuk menjadi ketua wilayah, sepanjang disepakati bersama dan disahkan oleh DPP.
“Formatur bertugas meramu kepengurusan. Tidak ada keharusan ketua DPW berasal dari unsur formatur,” tegas Imam.
Dalam Muswil tersebut, 24 DPC memiliki hak suara. Selain itu, empat badan otonom partai digabung menjadi satu suara sesuai ketentuan organisasi. PPP juga tidak membuka pendaftaran calon ketua wilayah secara terbuka.
“Seluruh proses ini diarahkan untuk menjaga soliditas dan memastikan kaderisasi berjalan sehat,” pungkasnya.(**/rik)