MAKASSAR INIKATA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna perdana pasca tragedi pembakaran gedung DPRD.
Sidang berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Senin (8/9/2025).
Agenda paripurna membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti tunggakan pembayaran sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan kontraktor sejak dua hingga tiga tahun lalu.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Andi Syafiuddin Patahuddin, menyebutkan bahwa proyek jalan beton di Antang, pagar belakang kompleks Gubernuran, hingga beberapa pekerjaan di Kabupaten Sinjai, dilaporkan belum mendapat pelunasan dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
“Yang ada datanya itu jalan beton di Antang, nilainya sekitar Rp1,2 miliar, belum dibayarkan. Itu kegiatan dua tahun lalu. Untuk proyek lain, saya minta kontraktor mengumpulkan data lebih lengkap,” kata Syafiuddin usai paripurna.
Ia menambahkan, pemerintah harus memberikan kepastian pembayaran kepada kontraktor agar tidak merugikan pihak ketiga yang telah mendukung pembangunan daerah.
“Kalau kontraktor sudah bekerja sesuai kontrak, maka kewajiban pemerintah adalah membayar. Jangan sampai menimbulkan masalah baru,” tegasnya.(**/rik)