INIKATA.co.id – Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif, Wakil Bupati Andi Mahyanto Mazda, dan Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa secara kompak menghadiri peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025.
Acara tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting di Command Centre, Rumah Jabatan Bupati Sinjai, dan diadakan serentak dengan partisipasi pemerintah kota/kabupaten serta pemerintah provinsi se-Indonesia.
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan MCP merupakan alat ukur kinerja pemerintah daerah dalam mencegah korupsi serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya MCP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui delapan area strategis.
Area tersebut mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Pemerintah perlu menjadikan MCP sebagai instrumen pengawasan dan transparansi untuk menekan potensi korupsi,” tegasnya.
Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Raden Suhartono, turut menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam beberapa aspek dari delapan area MCP untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang.
Hal ini, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintah daerah.
Ketua KPK, Setyo Budianto, yang membuka acara secara resmi, menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, berbasis regulasi, dan memperhatikan peluang praktik pencegahan.
“Penindakan merupakan langkah pencegahan korupsi yang paling efektif. KPK siap mendampingi pemerintah dalam memastikan delapan poin MCP berjalan optimal dan terealisasi dengan baik,” ujar Setyo.
Ia juga mengingatkan agar MCP tidak sekadar menjadi pusat monitoring, tetapi berfungsi sebagai kontrol yang efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Peluncuran ini turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta penanggung jawab perangkat daerah Kabupaten Sinjai.
Pemerintah Kabupaten Sinjai menyatakan komitmennya untuk menjalankan MCP sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan demi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.(**)