MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dikhawatirkan menjadi ajang maraknya praktik politik uang.
Praktik ini menjadi momok dalam setiap tahapan Pilkada dan berpotensi memicu konflik jika tidak diantisipasi secara serius.
Pengamat politik, Nurmal Idrus, menilai bahwa politik uang sudah menjadi “rahasia umum” dalam kontestasi politik. Ia menegaskan perlunya sinergi dari semua pihak untuk memerangi praktik ini.
“Politik uang itu hal yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai pemilih untuk menolak pemberian yang dikaitkan dengan pilihan politik. Itu yang paling penting,” ujar Nurmal, Rabu (19/3).
Menurutnya, kesadaran pemilih adalah kunci utama untuk menciptakan Pilkada yang bersih. Selama masyarakat masih menerima uang atau hadiah untuk menentukan pilihannya, praktik politik uang akan terus berlanjut.
“Sulit menghentikan politik uang jika masyarakat masih mau menerima. Politisi akan terus mencari cara untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya,” jelasnya.
Nurmal juga menekankan pentingnya peran penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan dalam menolak politik uang.
Ia mendorong langkah konkret dari semua pihak yang terlibat langsung dalam Pilkada.
“Semua stakeholder harus berupaya keras menyerukan penolakan terhadap politik uang. Ini harus menjadi agenda bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang.
Nurmal berpendapat bahwa penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera.
“Penegakan aturan ini menjadi tugas vital Bawaslu dan aparat terkait. Sikap tegas terhadap pelaku politik uang harus terus dijalankan demi menciptakan demokrasi yang transparan dan adil,” ungkapnya.
Lebih jauh, Nurmal menekankan bahwa meminimalkan praktik politik uang memerlukan kerja sama kuat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.
Meski sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya, ia optimistis praktik ini dapat ditekan hingga level minimal.
“Politik uang memang sulit dihilangkan. Tetapi dengan kerja sama semua pihak, praktik ini bisa diminimalkan demi demokrasi yang damai dan jujur,” pungkasnya.(**)
