MAKASSAR, INIKATA.co.id – Partai Hanura terus memantapkan langkah strategis menjelang Pemilu 2029. Salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan adalah Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan berlangsung pada Mei hingga Juni mendatang.
Proses ini disertai dengan penyusunan 29 peraturan organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk memastikan kelancaran mekanisme partai.
Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, menjelaskan bahwa aturan-aturan tersebut mencakup tata cara pelaksanaan musyawarah daerah dan kabupaten/kota.
“Anggaran dasar kami memberikan dua opsi dalam pemilihan ketua DPD dan DPC, yaitu melalui musyawarah atau kewenangan penuh dari ketua umum,” jelas Benny saat ditemui usai acara buka puasa bersama pengurus Hanura Sulsel di Hotel Horison, Makassar, Sabtu (15/3).
Dalam kesempatan yang sama, Benny Rhamdani menekankan pentingnya pembangunan daerah sebagai prioritas pembangunan nasional.
“Tidak ada Indonesia yang sejahtera tanpa daerah yang berdaya. Hidup matinya rakyat ada di daerah. Ini adalah komitmen ketua umum kami dan Partai Hanura,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para anggota DPR dan kepala daerah yang diusung Partai Hanura untuk selalu mengutamakan amanah rakyat.
“Mereka sudah disumpah atas nama konstitusi negara, bahkan atas nama Tuhan. Tidak boleh ada pengkhianatan terhadap rakyat maupun daerah. Jika ada, mereka akan menghadapi pengadilan rakyat dan hukuman di akhirat,” tegas Benny.
Benny juga mengakui bahwa hasil Pemilu 2024 menjadi evaluasi penting bagi Partai Hanura. Meski mengalami penurunan kursi di parlemen, beberapa daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Ini menjadi catatan penting. Kami akan memperkuat kelembagaan partai melalui musyawarah daerah dan musyawarah cabang dalam waktu dekat. Kepengurusan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap rakyat, daerah, dan negara,” tuturnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, Partai Hanura optimistis dapat memperkuat posisinya di tingkat daerah dan nasional.
Agenda Musda dan Muscab diharapkan menjadi momentum untuk menyusun strategi yang solid menjelang Pemilu 2029.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan, Amsal Sampetondok, menegaskan bahwa setiap proses di tingkat daerah harus mengikuti aturan organisasi yang telah ditetapkan oleh partai.
“Tentu ada mekanisme yang harus dijalankan. Segala keputusan mengacu pada hasil Munas Bali dan arahan DPP. Tidak boleh sembarangan, karena semuanya milik rakyat dan harus sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Amsal.(**)
