MAKASSAR, INIKATA.co.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dilaksanakan pada Mei 2025. Hal ini dilakukan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan PSU tersebut.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyatakan pihaknya telah menyusun rancangan tahapan dan jadwal pencalonan. Draft rancangan tersebut sudah dikirimkan kepada KPU RI untuk mendapat persetujuan resmi.
“Insyaallah jika surat dinas sudah keluar hari ini, kami akan langsung mengumumkan jadwal tahapan pencalonan. Dalam draft kami, pendaftaran calon direncanakan pada 7, 8, dan 9 Maret 2025,” ujar Hasbullah, Selasa (4/3).
Tahapan pencalonan tersebut penting mengingat salah satu pasangan calon sebelumnya, Trisal, telah didiskualifikasi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, koalisi partai pengusul diminta segera menyiapkan berkas administrasi dan mendaftarkan calon pengganti.
“Kami juga mengusulkan pelaksanaan pencoblosan pada Mei mendatang. Namun, sebelum itu, banyak tahapan yang harus dilalui, termasuk pendaftaran ulang dan penelitian administrasi syarat calon,” tambahnya.
Dalam draft tahapan yang dirancang, pendaftaran pasangan calon dilakukan pada 7–9 Maret. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan hingga 13 Maret, disusul penelitian administrasi hingga akhir bulan. Meski demikian, Hasbullah menegaskan bahwa tahapan tersebut masih menunggu pengesahan dari KPU RI.
Selain jadwal tahapan, kesiapan anggaran PSU juga menjadi perhatian. Hasbullah mengatakan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Penjabat Wali Kota Palopo, Rabu (5/3), untuk membahas kebutuhan anggaran PSU.
“Pada prinsipnya, Pemkot Palopo sudah mempersiapkan anggaran untuk PSU. Besok kami akan koordinasikan nominalnya secara lebih rinci,” ungkap Hasbullah.
Ahmad Adiwijaya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel, menyatakan pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi dengan partai politik dan stakeholder di Kota Palopo.
Sosialisasi tahapan pencalonan juga akan dilakukan untuk memastikan semua pihak siap menghadapi PSU.
“Kami sadar tahapan ini cukup mepet, tetapi demi pelaksanaan PSU yang transparan dan akuntabel, semua harus dilakukan dengan baik,” tegas Ahmad.
Ia juga mengimbau partai pengusul paslon nomor 4 segera menyiapkan dokumen administrasi dan mendaftarkan calon pengganti sesuai persyaratan.
“Semoga semua dokumen bisa segera dilengkapi agar tahapan pencalonan berjalan lancar,” pungkasnya. (***).
