MAKASSAR, INIKATA.co.id – Target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dinilai sulit tercapai akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam skenario pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada 2025 ditargetkan sebesar 5,3%, lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2025 sebesar 5,2%.
Angka ini kemudian diproyeksikan terus meningkat, mencapai 8% pada 2029. Namun, sejumlah pengamat menilai target tersebut terlalu ambisius di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diterapkan.
Abdul Muthalib, Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat menghambat pencapaian target tersebut.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, meskipun menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Target ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penghematan belanja negara dan kebutuhan stimulus ekonomi,” ujar Abdul dikutip dari Harian Radar Makassar, Senin (3/3).
Ia menambahkan bahwa pengurangan belanja pemerintah dapat mengurangi dukungan terhadap kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor-sektor strategis.
“Efisiensi anggaran sering kali berarti pengurangan belanja di berbagai sektor. Padahal, stimulus fiskal seperti peningkatan belanja infrastruktur dan program sosial sangat dibutuhkan untuk mendorong konsumsi dan investasi,” katanya.
Selain itu, keterbatasan investasi publik akibat efisiensi anggaran dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Pengurangan subsidi atau program sosial juga dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga menghambat laju konsumsi domestik,” imbuhnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, Abdul menilai pemerintah perlu menerapkan sejumlah strategi agar tetap bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi.
“Efisiensi anggaran harus disertai peningkatan produktivitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan reformasi regulasi untuk menjaga daya saing sektor ekonomi,” tuturnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta pemberian insentif fiskal.
Menurutnya, sektor-sektor unggulan seperti ekonomi digital, pariwisata, dan industri kreatif dapat menjadi pendorong baru pertumbuhan ekonomi tanpa harus terlalu mengandalkan investasi publik yang besar.
“Diversifikasi produk ekspor, peningkatan kualitas, dan perluasan pasar juga menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap pasar domestik,” tambahnya.
Abdul juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dan cermat agar program-program berdampak besar tetap mendapatkan pendanaan yang memadai.
“Pemerintah harus memantau perkembangan global dan menjalin kerja sama ekonomi dengan negara mitra untuk memperluas akses pasar dan menarik investasi asing,” ujarnya.
Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, Abdul menilai pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukanlah hal yang mustahil.
Namun, pemerintah perlu mengadopsi strategi yang tepat dan memperkuat kebijakan ekonomi baik di level domestik maupun global.(**)