MAKASSAR, INIKATA.co.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama masa jabatannya. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah mengandalkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), reformasi kebijakan struktural, serta transformasi ekonomi berbasis inovasi dan efisiensi.
Namun, berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa produktivitas nasional atau Total Factor Productivity (TFP) harus meningkat drastis agar target pertumbuhan tersebut tercapai.
Selama periode 2011–2019, kontribusi TFP terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata hanya 1,37%. Untuk mencapai pertumbuhan 8% pada 2029, angka ini harus melonjak hingga 3,61% dalam periode 2025–2029.
“Karenanya harus dinaikkan tiga kali lipat (TFP) menjadi rerata 3,61% selama 2025-2029 untuk mencapai tingkat pertumbuhan sekitar 8% pada tahun 2029,” tulis BI dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2024, dikutip Minggu (9/3).
Pengamat Ekonomi Unismuh Makassar, Abdul Muthalib, menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan output kuantitatif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kualitas dan keberlanjutan.
“Kebijakan pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga inklusif bagi seluruh masyarakat. Target 8% bukan sekadar angka, tetapi memerlukan pendekatan holistik dengan keseimbangan antara inovasi, efisiensi, dan inklusi,” jelas Abdul, Selasa (11/3/2025).
Bank Indonesia juga menyoroti rendahnya efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang meningkat hingga 6,33 pada 2023. ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi belum menghasilkan output yang maksimal.
Selain itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI) ke Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Padahal, investasi sektor padat tenaga kerja, seperti tekstil dan elektronik, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Abdul Muthalib menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM agar lebih kompetitif di pasar global.
“Inovasi dan digitalisasi harus menjadi strategi utama bagi UMKM agar mereka mampu bersaing di tengah tantangan global. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal,” tegasnya.
BI mencatat, meskipun produktivitas nasional mulai membaik sejak 2022 berkat hilirisasi mineral dan pertambangan, upaya untuk meningkatkan efisiensi dan investasi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih agresif dalam memperbaiki struktur ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menarik lebih banyak investasi berkualitas.
Pemerintah kini dihadapkan pada tugas berat untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Selain dorongan investasi, upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi harus terus digenjot agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global. (Fadli)
