Bupati Sinjai dan KPPN Bahas Strategi Efisiensi Anggaran

SINJAI, INIKATA.co.id – Bupati Sinjai, Ratnawati Arif, menerima audiensi dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai, Arif Kurniadi, di Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Jumat (14/3).

Pertemuan ini bertujuan membahas strategi efisiensi anggaran sekaligus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dan KPPN.

Kepala KPPN Sinjai, Arif Kurniadi, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk berdiskusi mengenai optimalisasi anggaran, terutama agar program pembangunan tetap berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Kami mendapatkan banyak masukan dan dukungan dari Ibu Bupati untuk mendukung pembangunan daerah. Peran kami adalah memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, terutama dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Arif.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ratnawati Arif menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap melayani masyarakat meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.

“Pemerintah berbeda dengan swasta, ada atau tidak ada uang, kita tetap harus berjalan dan melayani masyarakat. Karena itu, butuh perencanaan yang tepat agar program prioritas tetap berjalan. Saat ini kami sedang menyusun RPJMD, dan mudah-mudahan bisa didapatkan masukan untuk menentukan rencana prioritas yang dapat mendukung program pemerintah pusat,” ujar Ratnawati.

Bupati juga menyampaikan bahwa salah satu program prioritas Pemkab Sinjai adalah penguatan ketahanan pangan yang selaras dengan program nasional untuk mewujudkan swasembada pangan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penurunan angka stunting di Sinjai melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pembinaan ibu hamil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar meskipun menghadapi tantangan keterbatasan dana.(**)