INIKATA.co.id – Presiden Donald Trump mencabut izin akses keamanan sejumlah pejabat senior dari Partai Demokrat, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.
Langkah kontroversial ini diumumkan hanya sehari setelah Trump mencabut izin keamanan pendahulunya, Joe Biden, yang menghentikan akses Biden terhadap pengarahan intelijen harian.
Selain Blinken dan Sullivan, Trump juga mencabut izin keamanan Wakil Jaksa Agung dalam pemerintahan Biden, Lisa Monaco.
Monaco sebelumnya berperan dalam mengoordinasikan tanggapan Departemen Kehakiman terhadap serangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 oleh para pendukung Trump.
Izin keamanan Jaksa Agung New York, Letitia James, dan Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, yang memimpin berbagai kasus hukum terhadap Trump, juga turut dicabut.
“Ini adalah keputusan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional kami,” ujar seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya, seperti dilaporkan oleh Reuters, Minggu (9/2).
Langkah Trump ini memicu perdebatan di Washington, memperlihatkan semakin dalamnya perpecahan politik di ibu kota AS.
Secara tradisional, mantan presiden Amerika Serikat tetap memiliki akses terhadap pengarahan intelijen guna memberikan masukan strategis kepada presiden yang sedang menjabat.
Namun, kebiasaan ini mulai berubah ketika Joe Biden mencabut izin keamanan Trump pada 2021 setelah masa jabatan Trump berakhir.
Bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth juga mencabut izin keamanan Mark Milley, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan sekaligus pensiunan Jenderal bintang empat.
Milley, yang pernah menjabat sebagai pejabat tinggi militer AS pada masa jabatan pertama Trump, menjadi salah satu tokoh yang berseberangan dengan Trump setelah pensiun pada 2023.
Para diplomat pemerintahan Biden diketahui sempat bekerja sama dengan pejabat Trump menjelang 20 Januari, ketika Trump kembali dilantik untuk masa jabatan keduanya.
Isu-isu besar seperti perang Rusia di Ukraina menjadi bagian dari agenda kerja sama tersebut.
Langkah pencabutan izin keamanan ini menunjukkan arah baru dalam kebijakan keamanan nasional di bawah pemerintahan Trump dan mempertegas ketegangan politik yang terus meningkat antara kedua kubu di Washington.
Meski dampak langsungnya belum sepenuhnya terlihat, keputusan ini memberikan sinyal tegas terkait arah politik dan keamanan yang ingin ditempuh oleh Trump.(rmol/inikata)
