MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan ruang investasi sebesar Rp 544,48 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sutardjo Tui, menilai bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif. Menurutnya, langkah ini tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi jika dilaksanakan dengan baik.
“Pemangkasan anggaran itu bukan berarti mengurangi APBN secara keseluruhan, tetapi memindahkan dana ke sektor produktif seperti infrastruktur dan kebutuhan masyarakat, misalnya makanan bergizi gratis,” ujar Sutardjo pada Senin (10/2).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat menjadi peluang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Jika dana tersebut digunakan pada sektor produktif, dampaknya akan positif. Apalagi dengan target investasi Rp 500 triliun lebih, hal ini bisa membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” tambahnya.
Sutardjo optimistis bahwa jika investasi yang direncanakan terealisasi dengan baik, pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai lebih dari 8 persen.
“Dengan alokasi dana ke sektor produktif dan ditambah kolaborasi dengan swasta, peredaran uang akan meningkat, sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Regional Bruto (PRB) juga meningkat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana.
“Yang utama adalah memastikan tidak ada celah untuk korupsi. Dengan pengawasan yang ketat, dana yang dialokasikan dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa target KPBU sebesar Rp 544,48 triliun dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur selama periode 2025–2029.
“Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis direalisasikan lebih cepat dan efisien,” ujar Dody dalam keterangan resmi, Senin (10/2).
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Fadli)
