INIKATA.co.id – CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, kembali mencuri perhatian dengan kritik tajamnya terhadap sistem pembayaran pemerintah Amerika Serikat.
Dalam serangkaian unggahan di platform media sosial X, Musk menyoroti adanya dugaan penipuan yang merugikan negara hingga lebih dari 100 miliar dolar AS setiap tahun.
Musk mengungkap bahwa Departemen Keuangan dan Departemen Efisiensi Pemerintah telah mencapai kesepakatan baru untuk meningkatkan transparansi sistem pembayaran pemerintah.
Salah satu reformasi utama adalah kewajiban mencantumkan kode kategorisasi pembayaran pada setiap transaksi untuk mempermudah proses audit.
“Semua pembayaran pemerintah harus memiliki kode kategorisasi yang diwajibkan untuk audit. Saat ini, kode tersebut sering dibiarkan kosong, sehingga audit menjadi hampir mustahil dilakukan,” tulis Musk di X, seperti dikutip dari *The Tribune*, Minggu (9/2).
Selain itu, Musk menekankan perlunya mencantumkan alasan pembayaran pada setiap transaksi.
“Setiap pembayaran wajib menyertakan alasan di kolom komentar. Meskipun kami belum menilai alasan ini, setidaknya upaya penjelasan harus dilakukan daripada dibiarkan kosong,” tambahnya.
Sebagai langkah reformasi, Musk mendorong penerapan daftar khusus yang ia sebut “Daftar Jangan Bayar.”
Daftar ini akan mengidentifikasi entitas yang diduga melakukan penipuan, termasuk individu yang sudah meninggal atau organisasi yang tidak sesuai dengan alokasi dana Kongres.
“Daftar ini harus diperbarui minimal setiap minggu, jika tidak setiap hari. Saat ini, butuh waktu hingga satu tahun untuk masuk ke dalam daftar tersebut, yang jelas terlalu lama,” ujarnya.
Dalam salah satu unggahannya, Musk mengungkap data mengejutkan terkait pembayaran tunjangan pemerintah senilai lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun kepada individu tanpa Nomor Jaminan Sosial (SSN) atau nomor identifikasi sementara.
“Kemarin, saya diberi tahu bahwa lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun dialokasikan kepada individu tanpa SSN atau ID sementara. Jika ini akurat, angka ini sangat mencurigakan,” ungkap Musk.
Ketika ditanya lebih lanjut, perwakilan Departemen Keuangan yang hadir dalam diskusi tersebut memperkirakan bahwa sekitar 50 persen dari total angka itu—senilai 50 miliar dolar AS per tahun atau 1 miliar dolar AS per minggu—merupakan penipuan yang jelas.
“Ini benar-benar gila,” tegas Musk, mendesak tindakan segera untuk menekan penipuan dalam sistem pembayaran.
Pernyataan Musk memicu diskusi luas di media sosial dan kalangan pemerintah. Banyak pihak menuntut langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pembayaran pemerintah.
Unggahan terakhir Musk menampilkan sebuah bagan bertajuk “Pemerintah Federal: Pemborosan, Penipuan, Penyalahgunaan” dengan peringatan keras: “Besarnya penipuan dalam pembayaran pemerintah jauh lebih besar dari yang Anda kira!”
Laporan ini membuka babak baru dalam diskusi tentang transparansi dan efisiensi keuangan di pemerintahan AS.(rmol/inikata)
