MAKASSAR, INIKATA.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Jumat (7/2/2025) pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta. Sidang tersebut terkait perkara nomor 45-PKE-DKPP/I/2025.
Sekretaris DKPP, David Yama, menjelaskan bahwa sidang ini bertujuan untuk mendengarkan keterangan dari para pihak, termasuk Pengadu, Teradu, Saksi, dan Pihak Terkait.
“Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari para pihak, baik Pengadu, Teradu, Saksi, maupun Pihak Terkait,” ujar David, Kamis (6/2).
Perkara ini diadukan oleh Hardianto Haris melalui kuasa hukumnya, Rahmad Masturi, Asdar Arti, dan Busman Muin. Para Teradu dalam kasus ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, yakni Asming, Sapriadi, Arfandi, Hasrullah Hafid, dan Ilham Hidayat.
Pengadu mendalilkan bahwa kelima Teradu diduga tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Kelara, Rumbia, dan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, pada gelaran Pilkada 2024.
David menyatakan, DKPP telah memanggil semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.
“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelasnya.
Sidang ini akan bersifat terbuka untuk umum, sehingga masyarakat maupun wartawan dapat menyaksikan jalannya persidangan secara langsung. DKPP juga akan menyiarkan sidang tersebut melalui platform Youtube dan Facebook resmi mereka.
“Bagi masyarakat yang ingin hadir atau wartawan yang ingin meliput, silakan hadir sebelum sidang dimulai. Selain itu, sidang ini juga akan disiarkan langsung melalui kanal resmi DKPP,” terang David.
Dengan persidangan ini, DKPP menegaskan komitmennya untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu di Indonesia. (Ric)
