MAKASSAR, INIKATA.co.id – Dinas Pendidikan Sulsel dan sejumlah kepala sekolah (Kepsek) SMA serta orang tua murid, melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota Komisi E DPRD Sulsel.
Pertemuan itu membahas terkait gagalnya ratusan siswa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dengan tujuan kampus negeri.
Beberapa kepsek yang disoroti dalam rapat dengar pendapat di DPRD Sulsel diantaranya adalah Kepsek SMAN 17 Makassar, Kepsek SMK 2 dan SMK 7 Makassar.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan orangtua di SMK 2 Makassar, Feri menyampaikan kekecewaannya kepada pihak sekolah karena anaknya menjadi korban tidak lolos ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
“Asal bapak ibu tahu semua. Tiga tahun saya persiapkan anak saya aga4 bisa lulus SNBP tapi hilang harapan karena kelalaian sekolah. Jadi kami minta pertanggungjawabnya atas kelalaian tersebut dengan memberikan semacam sanksi kepada kepsek maupun guru yang bersangkutan, ” kata Feri, Senin (10/02/2025).
Oleh Karena itu pihaknya juga meminta kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan jalan keluar agar anaknya bisa lolos SNBP, dengan harapan para siswa tidak kehilangan semangat.
“Kami minta tolong kepada anggota dewan provonsi untuk melakukan lobi ke jakarta untuk perpanjangan karena kami sangat kecewa dengan guru atas kelalaian ini,” harapnya.
Di RDP tersebut Para anggota dewan meminta kepala sekolah bertanggung jawab atas gagalnya siswa terdaftar dalam pangkalan data sekolah sehingga tak bisa ikut SNBP 2025. Hal itu disampaikan anggota komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Mahmud.
“Sebenarnya ini tidak boleh terjadi, seharusnya ini dipersiapkan lebih matang utamanya operator dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Ini harus ada jalannya agar anak-anak bisa mendapatkan ruang untuk kembali di daftar, kalau tidak ada tindakan untuk mencairkan jalan kami usul untuk pencopotan sebenarnya. Jadi semoga masih bisa di komunikasikan di pusat,” ucapnya.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Yeni Rahman mengatakan, Disdik Sulsel maupun kepsek tidak bisa sekadar menyalahkan operator sekolah sebagai pihak yang lalai mendaftarkan siswa dalam pangkalan data sekolah.
“Kabid dan kepala sekolah jangan merasa aman atas masalah ini. Mana kontrollingnya? Jangan bilang ‘ini bukan kesalahan kita, ini kesalahan sistem’, kenapa selalu salahkan sistem padahal ini dibuat oleh manusia,” ujar Yeni Rahman dalam rapat di ruang Komisi E DPRD Sulsel, Makassar.
Legislator Fraksi PKS tersebut meminta pihak sekolah tidak bersembunyi di balik sistem. Apalagi menyalahkan orangtua siswa maupun peserta didik terkait nilai rapor.
Yeni Rahman mendesak kepsek yang siswanya tak bisa mendaftar SNPB karena tak terdaftar dalam PDSS, agar mundur dari dari jabatannya sebagai bentuk penghukuman atas kelalaian tersebut.
“Jadi sekali lagi, kita menghukum diri kita supaya kita punya integritas ke depan lebih baik. Tanpa kita minta, silahkan beristirhat dulu yang tidak berkompeten dan telah melakukan kelalaian,” tegas Yeni.
“Supaya ini menjadi pesan kepada pihak luar bahwa pendidikan bukan urusan main-main,” tandas Yeni.
Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan orangtua siswa, anggota Komisi E Fraksi PPP Achmad Fauzan Guntur turut kesal atas kelalaian pihak sekolah sehingga ada banyak siswa yang tak bisa ikut SNBP.
Menurut Fauzan Guntur, kesalahan pihak sekolah sangat tidak adil, sebab perjuangan siswa selama tiga tahun agar berprestasi digagalkan akibat kelalaian sekolah.
“Pendaftaran SNPB satu bulan dan bapak-bapak baru gas ratusan siswa dalam satu hari. Adilkah itu? sementara anak-anak harus berjuang tiga tahun untuk ikut ini SNPB dan belum tentu lulus,” tutur Fauzan mencecar disdik dan para kepsek.
Fauzan menduga, jangan sampai pendataan siswa dalam PDSS untuk ikut SNPB justru dipermainkan oknum tertentu dengan mencari keuntungan.
“Jangan-jangan ini ada permainan dalam SNPB, jangan-jangan ada deal-deal dulu baru bisa mereka dikasih ikut?” kata Fauzan.
Fauzan turut meminta kepala disdik Sulsel Iqbal Nadjamuddin mengevaluasi secara tegas para kepsek yang siswanya tak bisa ikut SNPB karena kelalaian.
“Ini bisa menjadi evaluasi kepala sekolah yang tidak mendaftarkan siswa atas kelalaiannya. Bapak harus jadi teladan atas kisruh ini. Jangan harus viral dulu baru kita mah ribut?” tegas Fauzan.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra Andi Nirawati menilai, para kepsek tidak punya visi kepemimpinan dan rencana kerja yang terukur.
Andi Nirawati mendasari pernyataan karena masalah soal PDSS hampir setiap tahunnya terjadi.
Selain itu, Andi Nirawati juga mempertanyakan alasan tidak aktifnya organisasi orangtua sehingga minimnya kontrol dari pihak luar terhadap sekolah.
“Sekolah yang bapak-bapak pimpin memang perlu dievaluasi. Evaluasi dulu tujuannya, apakah outputnya cuma meluluskan 100 persen dan mencapai target lulus ke PTN ada atau tidak? Tolok ukurnya harus seperti itu,” tutupnya.(kas)
