MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Kota Makassar resmi mengangkat sebanyak 119 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP.
Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sangat dibutuhkan untuk operasional pendidikan.
Namun, jabatan Plt kepala sekolah ini tidak bersifat permanen. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Akhmad Namsum, menegaskan bahwa kinerja para Plt akan dievaluasi setelah tiga bulan menjabat.
“Setelah tiga bulan akan dievaluasi apakah mereka tetap lanjut atau ada pergantian pejabat baru,” kata Akhmad, Jumat (14/2).
Sementara itu, pengangkatan kepala sekolah definitif masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Akhmad menjelaskan, sistem pengangkatan kepala sekolah definitif kini berbeda dari sebelumnya. Seleksi dilakukan secara online dan diverifikasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Aturan Menpan-RB untuk jabatan kepala sekolah sekarang berbeda. Pendaftaran dilakukan secara online dan harus diverifikasi langsung. Kami masih dalam tahap persiapan untuk menuju ke sana,” tambahnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan bahwa ia telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Plt Kepala Sekolah tersebut.
Menurutnya, pengisian posisi ini sangat mendesak, mengingat banyak sekolah sebelumnya hanya dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) yang memiliki keterbatasan kewenangan, termasuk dalam pencairan dana BOS.
“Saya tanda tangani kemarin SK-nya. Semua sekolah sudah terisi, sehingga dana BOS bisa tersalur,” ungkap Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar, Jumat (14/2).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, turut menjelaskan bahwa pengangkatan Plt Kepala Sekolah dilakukan untuk mempercepat pencairan dana BOS.
Dana tersebut sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti listrik, air, internet, serta gaji tenaga kebersihan dan keamanan.
“Ini kami percepat karena dana BOS harus segera dicairkan untuk kebutuhan operasional sekolah,” kata Nielma melalui sambungan telepon.
Ia juga menyebut bahwa para Plt Kepala Sekolah yang dilantik merupakan guru yang telah mengikuti assessment calon kepala sekolah sebelumnya.
Dari total 119 kepala sekolah yang dilantik, 104 di antaranya mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Pelaksana Harian (Plh), 10 menggantikan kepala sekolah yang pensiun, dan 5 sisanya di tingkat SMP.
“Tadi sudah dibagikan SK-nya. Total 119, dengan rincian 104 kepala sekolah SD yang sebelumnya dijabat Plh, 10 kepala sekolah SD untuk menggantikan pejabat yang pensiun, serta 5 kepala sekolah SMP,” jelas Nielma.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kepala sekolah mampu menjalankan tugas dengan baik, sekaligus menjamin kelancaran operasional pendidikan di Makassar.(Mawar)
