MAKASSAR, INIKATA.co.id – Dinas Pendidikan Kota Makassar mendapat desakan untuk segera menyelesaikan masalah tertunggaknya tunjangan sertifikasi 278 guru di kota tersebut.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, memastikan akan segera menangani persoalan ini dengan memerintahkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, untuk mencari solusi konkret.
“Segera kita benahi, sudah saya perintahkan ke Kadisdik. Pasti kita urus, apalagi kalau ini diperintahkan oleh pusat,” ujar Danny, Jumat (14/2).
Danny mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui masalah ini pada awal pekan ini. Sebelumnya, laporan yang diterimanya hanya terkait keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua bulan.
“Yang saya tahu itu PPPK yang tertunda dua bulan. Tapi kalau tunjangan sertifikasi, infonya baru masuk kemarin. Kasihan, akan langsung kita benahi,” katanya.
Di tempat terpisah, Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi disebabkan oleh masalah validasi data guru.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihaknya, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat.
“Keterlambatan validasi data guru menyebabkan SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terlambat terbit. Tanpa adanya SK, Kementerian Keuangan tidak bisa mentransfer dana ke daerah,” ujar Nielma.
Ia menduga bahwa keterlambatan ini juga disebabkan oleh massifnya penginputan data di akhir tahun, yang membuat sistem validasi menjadi lambat.
Nielma mencatat bahwa situasi serupa tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga di sejumlah daerah lainnya.
“Akhir tahun biasanya banyak yang serentak menginput data. Mungkin sistem tidak langsung bisa memvalidasi. Masalah ini bahkan dialami di daerah lain, termasuk dosen juga,” katanya.
Sebelumnya, pada Rabu (12/2), ratusan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Sertifikasi melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Balai Kota Makassar. Mereka menuntut agar tunjangan sertifikasi selama enam bulan segera dibayarkan.
Berdasarkan informasi yang diterima, para guru berencana menyambangi kediaman Wali Kota Makassar pada Jumat (14/2) siang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.(Mawar)
