MAKASSAR, INIKATA.co.id – Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran memaksa sejumlah sektor untuk melakukan penyesuaian, mulai dari perjalanan dinas, biaya operasional, hingga infrastruktur.
Namun, bagaimana dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN)?
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa gaji dan TPP ASN merupakan hak yang tidak boleh diganggu.
Ia menyampaikan harapan agar hak tersebut tetap terjamin meskipun Pemprov Sulsel sedang menyesuaikan anggaran.
“TPP itu hak pegawai, seharusnya tidak diganggu. Memang itu harapan semua pegawai,” ujar Prof. Fadjry saat ditemui di Makassar, Selasa (11/2).
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa meskipun efisiensi anggaran dilakukan, gaji dan TPP ASN tidak akan terdampak.
Dirinya juga berharap agar hak-hak tersebut tidak sampai ditunda.
“Jadi gaji dan TPP jangan sampai ditunda,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait biaya operasional Pemprov Sulsel, Prof. Fadjry mengungkapkan bahwa kondisi masih terkendali dan belum terlalu terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau operasional kita masih memadai. Memang ada perbedaan dengan Jakarta, tetapi untuk daerah seperti Sulsel, masih cukup aman,” jelasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
Namun, Prof. Fadjry memastikan hak-hak ASN di Sulsel tetap menjadi prioritas.(Fadli)
