MAKASSAR, INIKATA.co.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan memastikan pengelolaan fiskal lebih tepat sasaran, terutama untuk mencegah kebocoran anggaran.
Namun, belakangan ini kebijakan tersebut menuai kritik karena dikhawatirkan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muthalib, menyatakan bahwa efisiensi anggaran harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Menurutnya, kebijakan pendukung diperlukan untuk meminimalkan risiko dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendukung guna meminimalkan dampak negatif, seperti PHK, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Abdul, Selasa (11/2).
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan sektor-sektor esensial dalam kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Strategi pemulihan yang komprehensif diperlukan untuk mendukung sektor-sektor terdampak. Misalnya, memberikan insentif bagi industri pariwisata dan restoran serta mendorong diversifikasi ekonomi di daerah yang sangat bergantung pada sektor ini,” jelasnya.
Abdul Muthalib juga menyoroti efek pemangkasan anggaran perjalanan dinas terhadap sektor pariwisata.
Menurutnya, penurunan okupansi hotel dan restoran bisa terjadi akibat pengurangan perjalanan dinas pemerintah.
“Kebijakan ini berpotensi melumpuhkan aktivitas perhotelan dan restoran karena pengurangan permintaan layanan. Akibatnya, banyak hotel dan restoran mungkin harus melakukan PHK. Ini tidak hanya mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga kesejahteraan ribuan karyawan,” tegasnya.
Efisiensi yang Tepat Sasaran
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Hamid Padu, menilai bahwa efisiensi anggaran sebenarnya langkah yang baik jika diterapkan dengan tepat.
Ia menyebutkan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan pada sektor-sektor yang tidak produktif dan menghamburkan biaya.
“Efisiensi anggaran sangat penting, terutama untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Namun, kebijakan ini harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang dapat mendukung perekonomian nasional,” jelas Prof. Hamid.
Ia menambahkan, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan esensial dan memastikan efisiensi tidak berdampak buruk pada masyarakat.
“Alokasi seperti perjalanan dinas, biaya operasional, dan rapat-rapat di hotel bisa disederhanakan. Sumber daya ini sebaiknya dialihkan untuk mendukung pembangunan sektor produktif,” tandasnya.
Baik Abdul Muthalib maupun Prof. Hamid sepakat bahwa efisiensi anggaran harus didukung oleh kebijakan pendukung yang matang.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengatasi kebocoran anggaran, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pemulihan sektor-sektor yang terdampak.
Kritik dan masukan dari para pakar diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan strategi efisiensi anggaran yang lebih baik demi mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian nasional.(Fadli)
