MAROS, INIKATA.co.id – Sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang bernilai puluhan miliar di Kabupaten Maros, terancam dihapus dari daftar pengerjaan tahun ini, imbas dari pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat.
Dari sekitar Rp160 miliar anggaran DAK yang mestinya masuk ke Pemkab untuk pembiayaan proyek infrastruktur, dipangkas sekitar Rp80 miliar atau setengahnya oleh Pemerintah Pusat.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan penyisiran anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menutupi pemangkasan anggaran itu.
Hingga kini, baru sekitar Rp30 miliar yang telah diidentifikasi untuk dilakukan pemangkasan, dan angka itu diharapkan terus bertambah agar proyek-proyek prioritas tetap berjalan tahun ini.
“Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain,” ujar Chaidir, Senin (10/2/2025).
Lebih lanjut ia menegaskan, dampak terbesar dari pemotongan ini dirasakan oleh beberapa dinas utama. Seperti halnya di Dinas Pekerjaan Umum yang kehilangan hampir Rp60 miliar. Sementara Dinas Perikanan mengalami pemangkasan sebesar Rp12 miliar.
“Ini tentu berimbas pada pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami berusaha mencari solusi terbaik agar roda pembangunan tetap berjalan,” jelas Chaidir.
Tidak hanya melakukan pemangkasan anggaran di kegiatan-kegiatan seremonial, Chaidir juga tengah menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama pihak ketiga di beberapa sektor.
“Sembari itu, kita juga terus mengupayakan peningkatan PAD dengan kerja sama dengan pihak ketiga. Seperti di sektor pariwisata dan bisa juga di sektor lain yang berpotensi. Semua kita akan jajaki peluangnya,” lanjutnya.
Selain itu, Chaidir bahkan tengah mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi. Namun, layanan publik vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh.
“Kita sedang mengidentifikasi opsi efisiensi yang bisa diterapkan. Jika memungkinkan, maka WFH akan diberlakukan untuk menghemat anggaran,” tambahnya.
Pemerintah berharap langkah efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa benar-benar dialokasikan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, meskipun beberapa proyek harus mengalami penundaan akibat pemangkasan DAK ini. (**)
