SINJAI, INIKATA.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sinjai mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin absensi atau ceklok.
Dugaan korupsi ini melibatkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019-2022.
Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Rahmatullah, menyatakan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 720 juta.
“Ada potensi kerugian negara dengan hasil ekspos mencapai Rp 720 juta,” ujar AKP Rahmatullah saat dikonfirmasi pada Senin (10/2).
Ia menambahkan bahwa dalam pengadaan mesin absensi terdapat indikasi pelanggaran prosedur, salah satunya melalui dugaan praktik markup harga.
“Kami menduga pengadaan ceklok telah menyalahi prosedural, salah satunya dugaan mark-up harga,” jelasnya.
Menurut AKP Rahmatullah, mesin absensi yang seharusnya bernilai Rp 2,7 juta (termasuk pajak) dibeli dengan harga antara Rp 3,5 juta hingga Rp 4,5 juta.
Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah memeriksa 291 orang yang terdiri dari bendahara sekolah tingkat SD dan SMP.
Penyidik juga telah mengumpulkan dokumen serta melakukan klarifikasi terkait pengadaan tersebut.
“Penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap 291 bendahara sekolah di tingkat SD dan SMP,” ungkap AKP Rahmatullah.
Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Jefrianto Asapa, juga telah diperiksa dalam kasus ini.
Menurut AKP Rahmatullah, Jefrianto sudah dipanggil satu kali untuk memberikan keterangan dan akan dimintai keterangan lebih lanjut pada pemanggilan berikutnya.
“Untuk Kepala Dinas pada saat itu, kami sudah lakukan klarifikasi terhadap Jefrianto Asapa sebanyak satu kali, dan akan ada pemanggilan kembali,” ujarnya.
Kasus ini terus dikembangkan oleh penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat serta memperjelas mekanisme pelanggaran yang terjadi.(Ancha)
