MAKASSAR, INIKATA.co.id – Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar kuliah umum bertajuk “Masa Depan Pertanahan dan Tata Ruang Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi” pada Kamis (6/2/2025). Acara ini menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizami Karsayuda, sebagai pemateri utama.
Dalam kuliah umum ini, Rifqinizami menyoroti berbagai persoalan krusial terkait tata ruang dan pertanahan di Indonesia, termasuk konflik yang timbul akibat batas wilayah yang tidak jelas.
Ia menekankan bahwa pengelolaan lahan yang tidak tepat dapat memicu ketegangan sosial serta memperburuk konflik agraria di berbagai daerah.
“Masalah ini menuntut kita untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi canggih dan mendorong transparansi dalam setiap proses yang ada,” dalam keterangannya, Sabtu (9/2/2025).
Ia juga menyoroti implementasi kebijakan pertanahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang masih menghadapi kendala terkait transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, meskipun regulasi sudah ada, praktik shadow state dan shadow government masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di Indonesia.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang.
Ia menilai keterlibatan mahasiswa Unhas dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat membantu mengidentifikasi lahan-lahan strategis, seperti masjid dan fasilitas umum, yang membutuhkan sertifikasi tanah.
“Mahasiswa KKN memiliki peran penting dalam mengidentifikasi lokasi strategis untuk memastikan apakah lahan tersebut sudah memiliki sertifikat tanah. Ini adalah langkah awal dalam menyelesaikan masalah agraria di tingkat dasar,” jelasnya.
Selain itu, Rifqinizami mengajak Unhas untuk semakin memperkuat perannya sebagai lembaga akademik yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan praktik kebijakan di lapangan.
“Kesenjangan antara akademisi dan praktisi semakin besar. Kita harus mempererat kolaborasi karena pembangunan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja,” tegasnya.
Kuliah umum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan solusi inovatif bagi permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Unhas, dengan tradisi akademik yang kuat, diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. (Fadli)
