MAKASSAR, INIKATA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengancam akan mencopot kepala Bulog di daerah yang kedapatan membeli gabah kering di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Pernyataan tegas ini disampaikan Zulhas saat memberikan pidato dalam acara Sarasehan Ulama Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Kalau ada yang membeli di bawah harga itu, kepala Bulog kabupaten hari itu juga kita ganti. Tidak boleh ada tawar-menawar,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan bahwa pemerintah siap mengganti selisih kekurangan harga jika pembelian gabah petani tidak sesuai HPP. “Saya ingin memastikan petani sejahtera. Ini adalah komitmen pemerintah,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Anas Anwar, mendukung langkah tersebut. Menurutnya, Bulog memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebijakan pemerintah terlaksana di daerah.
“Tugas Bulog adalah menjaga kebijakan pemerintah dengan melakukan pembelian sesuai HPP. Jadi, Bulog tidak boleh main-main dengan harga gabah petani,” kata Anas, Rabu (5/2).
Ia menyoroti kekhawatiran bahwa harga beli gabah di tingkat petani masih sering jauh dari harapan. Anas mengingatkan pentingnya peran Bulog sebagai penyangga, agar ketersediaan gabah tetap terjaga dengan harga yang sesuai.
“Bulog harus bisa menetralkan kondisi pasar, baik saat musim panen maupun tidak, agar stok tersedia dan harga stabil,” lanjutnya.
Anas juga mengingatkan bahwa praktik permainan harga di tingkat pedagang perlu diantisipasi. Menurutnya, monitoring dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik.
“Permainan harga selalu ada peluangnya. Karena itu, pengawasan harus diperkuat untuk mengurangi praktik manipulasi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk menjaga kebijakan pangan berjalan optimal.
“Kontrol yang kuat dan monitoring yang masif akan mengurangi peluang pihak tertentu mengambil keuntungan tidak wajar. Kerja sama lintas lembaga harus diperkuat,” pungkasnya.
Diketahui, ancaman tegas dari Zulhas ini juga didasarkan pada temuan di lapangan, di mana harga gabah petani kerap berada di bawah HPP.
Komitmen pemerintah untuk menanggung selisih harga diharapkan mampu memberikan keadilan bagi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.(Fadli)
