MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah sebesar 50% menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi, khususnya di bidang perhotelan, restoran, dan usaha terkait lainnya.
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Abdul Muthalib, mengungkapkan bahwa kebijakan ini dapat memperlambat perputaran ekonomi, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dapat memperlambat perputaran ekonomi, terutama di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (30/1).
Menurut Abdul, pengurangan pengeluaran pemerintah pada sektor ini berdampak langsung pada pendapatan daerah. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat melemahkan investasi lokal serta pertumbuhan ekonomi.
“Dengan berkurangnya pengeluaran pemerintah, pendapatan daerah juga akan terdampak. Hal ini perlu diantisipasi dengan strategi pemulihan ekonomi yang lebih komprehensif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abdul menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada sektor yang terdampak, seperti industri pariwisata dan restoran, untuk beradaptasi dengan situasi baru. Diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada satu sektor juga menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan.
Meski dampak langsung terhadap PHK masih dapat ditekan, penurunan okupansi hotel dan pendapatan usaha kecil menjadi perhatian utama.
“Pemerintah harus merumuskan kebijakan pendukung untuk meminimalkan dampak negatif ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Abdul.(Fadli)
