MAKASSAR, INIKATA.co.id – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk penghentian operasional dua bandara yang sebelumnya mendapat subsidi pemerintah.
Ketua Komisi D, Kadir Halid, mengungkapkan bahwa, kondisi fiskal pemerintah provinsi yang kurang baik menjadi salah satu penyebab utama hilangnya subsidi tersebut.
“Dua bandara tak ada lagi penerbangan karena subsidi hilang. Fiskal kita tidak bagus, sehingga dua bandara ini berhenti beroperasi,” kata Kadir Halid, Rabu (22/1/2025).
Kedua bandara tersebut adalah Arupalakka di Kabupaten Bone dan Bandara Aroeppala di Kabupaten Selayar. Sementara bandara Lagaligo, Bua di Kabupaten Luwu saat ini masih beroperasi.
Menurut Kadir, hilangnya subsidi membuat angkutan udara di daerah tersebut terhenti, yang berdampak pada mobilitas masyarakat dan pengembangan wilayah.
Kadir menyoroti potensi besar Bandara Lagaligo di Kabupaten Luwu untuk dikembangkan. Menurutnya, bandara ini dapat menjadi jalur alternatif bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Toraja.
“Potensi wisatawan ke Toraja sangat besar. Ini penting untuk ditingkatkan karena banyak turis mancanegara datang ke sana,” kata Kadir.
Lebih jauh dijelaskannya, Bandara Lagaligo memiliki peluang besar untuk ditingkatkan menjadi bandara nasional dengan memperpanjang landasan pacu dari 1.800 meter menjadi 2.500 meter.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga menyebut pentingnya menaikkan status Bandara Lagaligo di Kabupaten Luwu menjadi bandara nasional. Peningkatan fasilitas di bandara ini dinilai akan mendukung kemajuan transportasi udara di wilayah Sulsel.
“Usulan kami adalah agar Bandara Lagaligo bisa menjadi bandara bertaraf nasional dengan penambahan landasan pacu hingga 2.500 meter,” jelasnya.
Komisi D berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan kembali anggaran subsidi untuk operasional bandara tersebut demi mendukung transportasi udara, pariwisata, dan pengembangan wilayah di Sulawesi Selatan. (Kasma)
