DPRD Sulsel Soroti Anggaran Beasiswa Pemprov Rp5 Miliar Tak Tersalurkan

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bidang kesejahteraan rakyat melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satu dinas yang di panggil adalah Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Dalam rapat tersebut, Plt Kepala Biro (Kesra) Provinsi Sulawesi Selatan Muh. Hasim mendapat sorotan dari anggota dewan terkait anggaran beasiswa tahun 2024.

Anggaran beasiswa yang harusnya habis di tahun 2024 itu masih menyisakan kurang lebih Rp 5 miliar. Namun Hasim berdalih bahwa hal tersebut terjadi karena baik jalur prestasi dan tidak mampu terlambat memasukkan permohonan.

“Anggaran yang tersisa tahun 2024 nilainya 5,7 miliar yang jadi Silpa karena memang yang berprestasi dan yang tidak mampu rata-rata permohonannya dimasukkan ke dalam 31 Oktober,” katanya. Senin (20/1/25).

Sementara tahun anggaran 2025, Muh. Hasim mengungkapkan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp 25 miliar beasiswa di Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), S1,S2 dan S3.

“Untuh tahun 2025 Sampai saat ini saya sampaikan bahwa baru 550 orang yang telah memasukkan permohonan dari keseluruhan kuota,” ungkapnya.

Untuk kuotanya, SD 1925 orang yang akan di bagi dua antara siswa tidak mampu dan berprestasi dan akan menerima uang rp 900 ribu pertahun. Kemudian untuk SMP kuotanya sebanyak 1860 orang pertahun yang bakal menerima rp 1.5 juta pertahun

“Saat ini yang mendaftar untuk tingkat SD baru 45 orang, SMP baru 41 orang dan kami akan menunggu pendaftaran sampai tanggal 31 maret dan akan ada tim verifikasi yang pendataan agar tidak ada yang dobel,” tuturnya.

“S1 kuotanya 1831 orang, S2 kuotanya 500 orang dan S3 160 orang dan akan menerima beasiswa sesuai
sesuai dengan tingkatan kisaran 5-15 juta,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Irfan AB merasa hal tersebut belum pernah di sampaikan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Terus terang saja kami anggota DPRD ini lebih banyak dapat infonya dari tik tok. Sehingga kami perlu mengetahui seperti apa skemanya. Karena jangan sampai ujung-ujungnya akan menimbulkan kecemburuan
dan akan menjadi persoalan baru karena masih banyak kewenangan yang lalu belum tuntas,” tuturnya. (kas)