INIKATA.co.id — Fraksi Partai Nasdem memberikan pandangannya terkait 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fraksi Nasdem, sejumlah capaian positif patut diapresiasi, meski tantangan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Telah menunjukkan sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggrainidikutip dari rmol.id, Rabu (29/1).
Salah satu program yang mendapat sorotan positif adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi hampir 90 juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Selain itu, kebijakan kenaikan gaji guru dan upah buruh juga dianggap sebagai langkah luar biasa dari pemerintahan ini.
“Ini mendapat respons positif dari masyarakat dan menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan ini,” tambah Amelia.
Meski begitu, Amelia menyoroti sejumlah tantangan yang muncul di balik capaian tersebut. Salah satunya adalah kebijakan yang dinilai kurang konsisten, seperti pembatalan mendadak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Kebijakan luar negeri pun menjadi sorotan, khususnya terkait sikap pemerintah terhadap klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang sempat menimbulkan kontroversi; bergabung ke BRICS dan Aksesi OECD yang masih tersendat,” jelas Amelia, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Nasdem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Di sisi lain, survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai angka 80,9 persen.
Namun, menurut Amelia, hal ini tidak menghilangkan pentingnya evaluasi terhadap kinerja sejumlah menteri untuk meningkatkan efektivitas kabinet.
Secara keseluruhan, Amelia menilai 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen terhadap program-program pro-rakyat.
“Namun, masih banyak PR yang tentu harus diselesaikan bersama. Konsistensi kebijakan dan koordinasi internal masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik ke depannya,” pungkas Amelia.(rmol/inikata)
