INIKATA.co.id – Upaya oposisi untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol gagal setelah tidak memenuhi kuota suara yang diperlukan di parlemen.
Hasil voting menunjukkan hanya 195 suara mendukung mosi tidak percaya, sementara minimal diperlukan 200 suara dari total 300 anggota parlemen.
Ketua Parlemen Korea Selatan Woo Won-shik menyatakan bahwa mosi tersebut tidak memenuhi kuota dua pertiga suara.
“Dengan total 195 suara, jumlah tersebut tak memenuhi kuota minimal dua pertiga dari total suara di parlemen. Karenanya, saya putuskan mosi ini tidak valid,” ujarnya, Kamis (7/12).
Keputusan parlemen ini memicu kekecewaan ribuan warga Korea Selatan yang berdemonstrasi di luar gedung parlemen di Seoul.
Sekitar 150 ribu orang berkumpul selama berjam-jam, meneriakkan yel-yel serta membawa spanduk berisi tuntutan pemakzulan Yoon. Salah satu spanduk bertuliskan, “Bekerjalah dengan benar,” ditujukan kepada para legislator.
Beberapa demonstran bahkan menangis menyaksikan kegagalan parlemen.
“Meskipun kami gagal mendapatkan yang kami inginkan hari ini, kami tidak putus asa karena pada akhirnya kami akan mendapatkannya,” ujar Jo Ah-gyeong, salah seorang demonstran, kepada AFP.
Kemarahan publik bermula dari keputusan Presiden Yoon menerapkan darurat militer pada Selasa (3/12) lalu, yang kemudian dibatalkan oleh parlemen beberapa jam setelah diumumkan.
Keputusan tersebut menjadi yang pertama sejak Korea Selatan beralih dari rezim militer ke sistem pemilihan presiden langsung pada 1987.
Keputusan Yoon dinilai berlebihan dan memicu gelombang protes besar-besaran.
Sebagian warga menyebut tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi di Korea Selatan.
Meski gagal, pihak oposisi menyatakan tidak akan menyerah. Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, mengonfirmasi rencana untuk mengajukan mosi pemakzulan baru pada Rabu (11/12) mendatang.
“Saya akan memakzulkan Yoon Suk-yeol yang telah menjadi ancaman paling membahayakan bagi Korea Selatan dengan segala cara,” tegasnya.
Para demonstran juga berjanji akan terus mendukung langkah oposisi dalam upaya tersebut.
Sebelum pemungutan suara, Presiden Yoon sempat meminta maaf atas kontroversi yang timbul akibat keputusannya.
“Deklarasi darurat militer ini berasal dari keputusasaan saya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas urusan negara. Saya sangat menyesal dan dengan tulus meminta maaf kepada warga,” ujar Yoon pada Rabu (6/12).
Meskipun begitu, janji Yoon untuk tidak mengulangi tindakan tersebut tidak meredakan kritik dari oposisi maupun masyarakat luas.(AFP/Jawapos/Inikata)
