MAKASSAR, INIKATA.co.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Vonny Ameliani menegaskan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal distribusi bantuan sosial (bansos) di tengah maraknya politisasi yang dinilai merugikan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Vonny dalam rapat bersama Dinas Sosial yang digelar oleh Komisi E DPRD Sulsel pada Rabu (11/12/2024).
Politisi Gerindra yang juga berasal dari Jeneponto tersebut menyoroti manipulasi bansos yang sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, hal ini merupakan fenomena yang harus dihentikan. Sebagai anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, Vonny menegaskan kesiapannya untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang berasal dari pusat tidak akan disalahgunakan.
“Bantuan sosial seharusnya tidak dipolitisasi. Jangan sampai bantuan yang seharusnya sampai ke masyarakat justru diubah hanya karena perbedaan pilihan politik. Ini harus dihentikan,” ujarnya tegas.
Vonny mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan bantuan sosial sebenarnya telah dirancang sedemikian rupa agar tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun.
Namun, ia menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan yang melibatkan oknum-oknum tertentu untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat melalui bantuan sosial.
“Jika ada oknum yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik, ini sudah jelas melanggar etika dan keadilan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Vonny juga menyampaikan laporan yang diterimanya dari daerah pemilihannya, terkait intimidasi terhadap penerima bansos.
Salah satu kasus yang mencuat adalah penghentian bantuan untuk seorang tuna netra tanpa alasan yang jelas, yang dinilai sangat tidak manusiawi.
“Apakah ada yang lebih layak dari seorang tuna netra yang bahkan ibunya juga tuna netra? Ini adalah masalah yang sangat menyedihkan,” kata Vonny dengan nada emosional.
Menanggapi hal ini, Vonny menekankan pentingnya pelaporan kepada pihak berwenang apabila masyarakat menemukan praktik serupa.
Ia berjanji akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial untuk menelusuri kasus-kasus yang ada, serta menindak tegas oknum yang terlibat.
“Jika perlu, kami akan bawa kasus ini ke aparat penegak hukum. Politisasi bantuan sosial atau penzoliman terhadap rakyat miskin harus dihentikan,” tegasnya.
Ketua DPC Gerindra Jeneponto tersebut juga mengajak partainya dan media untuk bersama-sama mengawal permasalahan ini hingga tuntas.
Ia mengingatkan bahwa politisasi bantuan sosial tidak hanya mencederai etika, tetapi juga mengganggu rasa kemanusiaan yang seharusnya diutamakan.
“Saya seorang politisi, tapi saya tidak akan pernah tega mempolitisasi bantuan untuk rakyat miskin demi kepentingan politik. Masih banyak cara lain untuk berjuang di dunia politik tanpa harus merugikan mereka yang membutuhkan,” pungkas Vonny.(kas)
