Presiden Prabowo dapat Warisan Utang Rp8,461,93 Triliun, Begini Tanggapan Ekonom

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Utang pemerintah meningkat signifikan selama satu dekade pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi membawa utang Indonesia pada level yang berbahaya. Tercatat, utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp8.461,93 triliun atau 35,49 persen dari PDB pada akhir Agustus 2024.

Baca juga:

Bawa Misi Perdamaian, TNI AL Kirim KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991 ke Kawasan Pasifik Selatan

Artinya, Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada Minggu (20/10/2024) mewarisi utang sebanyak Rp8,461,93 triliun dari Presiden RI ke 7 Joko Widodo alias Jokowi.

Pakar Ekonomi Unhas Prof Hamid Padu mengatakan, pemicu terjadinya utang ini karena Indonesia mengalami defisit, tapi utang itu masih dapat terkontrol dengan baik.

“Kita lihat ekonomi dalam kaitannya dengan pembiayaan defisitnya sekian tahun itu kan terkontrol sesuai dengan undang-undang,” kata Prof Hamid, Minggu (20/10/2024).

Baca juga:

Sebut Nepotisme Lahir Kembali, Anak Buah Megawati Singgung Jokowi?

Selain itu kata Prof Hamid, pemicu utangnya juga terjadi karena Indonesia mengalami tantangan global seperti dampak Covid-19 yang mengharuskan pemerintah berutang.

“Jadi otomatis utang itu kan menutupi defisit kecuali yang kemarin covid tiga tahun itu bisa sampai 5 persen karena kebutuhan jadi disana utang yang melonjak tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, hingga saat ini utang pemerintah masih dibatasi normal dan terukur dibandingkan dengan beberapa negara lainnn yang jauh lebih tinggi di atas 30 persen.

“Tetapi Samapi tahun ini jumlah utang kita kan tentu ada ukurannya, ukurannya disesuaikan dengan pembayaran utang dan berapa persen utang itu terhadap harga kita,” bebernya.

“Jadi utang Rp8,461,93 triliun itu masih batas normal, masih dibawah 30 persen, kita punya kemampuan produk domestik bruto,” sambungnya.

Guru Besar Bidang Ekonomi Unhas ini meyakini bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mampu melakukan perputaran ekonomi dengan memanfaatkan pemasukan dari pembiayaan utang yang dipakai untuk pembangunan produktif.

“Otomatis kemampuan ekonomi kita untuk membayar itu kan masih dalam batas yang normal, dengan demikian ekonomi kedepan saya yakin perputaran ekonomi karena utang itu kan dipakai untuk membiayai investasi publik baik itu jalanan, pelabuhan dan seterusnya, ini kan sektor produktif,” paparnya.

Apalagi kata dia, target Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sangat rasional dan mampu menekan perputaran ekonomi ditengah warisan utang.

“Kedepan pak Prabowo target pembangunan itu kan 7 sampai 8 persen karena memang dengan angka itu baru Indonesia bisa dibangun, Artinya kalau 7 hingga 8 persen itu bisa kita selesaikan masalah kemiskinan, masala Pengangguran, masyakarat dibawa standar gizi,” pungkasnya.(fadli)