MAKASSAR, INIKATA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) karena berhasil menyelesaikan permasalahan disparitas data Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penghargaan kategori “Jumlah Penyelesaian Disparitas Terbanyak” ini diberikan di Hotel Four Point Makassar, Kamis (10/10/2024).
Penghargaan yang diterima langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel ini ikut menyisakan pertanyaan publik, atas polemik kepegawaian di lingkup Pemprov Sulsel saat ini yang tak kunjung tuntas.
Pengamat Pemerintahan dari STIE Wirabakti, Masriadi Patu menyampaikan apresiasinya atas penghargaan penataan kembali kepegawaian hingga mendapat penghargaan BKN. Ini menunjukkan ada perbaikan dari tata kelola pemerintahan sebelumnya yang amburadul.
“Saya apresiasi dengan langkah-langkah itu Pemprov memperoleh penghargaan dari BKN, Artinya Pemprov yang dipimpin oleh Pj Gubernur ini ada keseriusan menata kembali sistem pemerintahan Pemprov yang pernah amburadul sebelumnya,” jelas Masriadi, Selasa (15/10/2024).
Dia mengatakan, kinerja yang dilakukan pemprov dibawah kepemimpinan Prof Zudan Arif Fakrulloh menandakan ada perbaikan dalam hal kepegawaian.
Perbaikan kepegawaian ini kata dia, dapat ditingkatkan lagi dengan menuntaskan polemik ASN NJDM yang menjadi korban dari imbas kebijakan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) ketika menjabat sebagai Gubernur Sulsel kala itu.
Diketahui, sejumlah ASN korban nonjob, demosi dan mutasi (NJDM) dimasa kepemimpinan ASS hingga saat ini belum dikembalikan ke jabatan semula dan atau serupa.
“Saya kira kalau sistem perbaikan yang dilakukan Pemprov dengan penghargaan ketika itu terus berjalan maka seluruh rekomendasi BKN itu akan berjalan pada waktunya sisa mengurus proses itu saja dimana ASN Nonjob kemarin itu bisa dikembalikan,” ucapnya.
Menurutnya, Prof Zudan dikenal banyak orang sebagai Ketua Korpri, dimana lebih memahami upaya menyelesaikan masalah pada lingkup birokrasi dan kepegawaian.
“Justru kita sangat kecewa kalau Prof itu tidak bisa menata hal kecil itu (ASN NJDM), karena dia punya pengalaman itu dan menurut saya sangat sederhana bagi dia kalau betul-betul Ingin menata manajemen ASN Pemprov,” terangnya.
Diketahui, penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele. Disparitas data ASN adalah perbedaan signifikan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di lapangan.
Sukarniaty mengungkapkan rasa bangganya karena Pemprov Sulsel berhasil menyelesaikan data ASN dengan baik. Ada 5.032 data ASN yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Pejabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh yang sangat mengapresiasi pegawai agar memiliki kinerja dan prestasi, serta memberikan kontribusi yang positif bagi instansi dan masyarakat.
“Ini sesuai instruksi bapak Pj Gubernur yang sangat konsen terhadap pengelolaan kepegawaian. Dengan dukungan beliau, kami menyelesaikan permasalahan disparitas ASN dengan cepat. Dan Alhamdulillah, kami yang terbanyak di wilayah kerja Kantor Regional IV,” ujarnya, Sabtu (12/10/2024).
Penghargaan ini menambah sederet prestasi yang telah diraih oleh Pemprov Sulsel dalam pengelolaan data dan manajemen ASN.
Apalagi, kata Sukarniaty, penyelesaian disparitas data sangat penting demi mewujudkan satu data ASN. Karena ini akan mendukung pelayanan kepegawaian yang lebih baik.
Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi BKD untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam pelayanan kepegawaian. Termasuk dengan digitalisasi kepegawaian.
“Semoga penghargaan ini semakin memacu kinerja kami di BKD dan mampu mempertahankan capaian yang ada,” jelasnya.(fadli)