MAKASSAR, INIKATA.co.id – Refocusing anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, sejumlah anggaran yang dicanangkan akan dipangkas untuk membayar warisan utang.
Sorotan itu juga datang dari mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin. Khususnya di sektor pertanian dan peternakan yang dulunya memang menjadi salah satu program andalan saat dirinya menjabat.
Menurut Bahtiar yang kini menjabat Pj Gubernur Sulbar itu mengatakan, anggaran pertanian dan peternakan di Sulsel ini tak mesti direfocusing. Sebab pertanian dan peternakan merupakan tulang punggung yang membiayai hidup rakyat kecil di Sulsel.
“Waktu saya Pj Gubernur Sulsel memang saya alokasikan pembiayaan cukup, kenapa? kita tanya aja pemimpin kamu belain siapa? rakyat kecil atau orang besar? kalau orang besar gak perlu dibelain, hanya perlu pelayanan lebih baik, yang kecil ini harus dibackup,” kata Bahtiar kepada awak media saat ditemui usai studi banding di UPT Inseminasi Buatan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sulsel, Maros, Minggu (7/7/2024).
“Jadi kalau anggaran pertanian dikurangi untuk ide refocusing, lalu kau belain siapa? rakyat harus tanya ke Gubernur dan Bupati. Masa anggaran untuk misalnya untuk bagi-bagi bibit masyarakat dipakai bayar yang lain,” sambungnya.
Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, rakyat harus bersuara kepada Pemprov Sulsel apakah membela orang besar atau rakyat kecil. Padahal, rakyat besar hanya perlu difasilitasi sedangkan rakyat kecil mesti dibantu demi kesejahteraannya.
“Jadi rakyat gak dapat apa-apa. Rakyat harus mempertanyakan pemimpin yang tidak belain rakyat. Kalau kau beli bibit untuk masyarakat, ya orang kecil yang dapat. Inseminasi buatan ini kan buat orang kecil, ini harus dibanyakin. Sama bibit ikan dibagi ke danau apa, kan untuk orang kecil, orang banyak,” tegasnya.
Dia mengatakan, jika anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk sektor pertanian hingga peternakan tiba-tiba diubah ditengah pelaksanaan APBD, maka rakyat sudah harus pertanyakan kebijakan tersebut.
“Kalau tidak ada anggaran untuk bibit, untuk ikan, peternakan buat masyarakat, itu harus dipertanyakan tidak pro rakyat. Karena sebagian besar Sulselbar itu 90 persen hidupnya di peternakan, perikanan dan pertanian,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin menyebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta legowo terhadap refocusing atau pemotongan anggaran di semua OPD lingkup Pemprov Sulsel, agar masalah utang dapat segera tuntas.
“Beliau mau pikirkan selesaikan masalah, harus OPD legowo biar kita selesaikan semua masalah biar tidak di kejar kejar sama pihak ketiga,” jelasnya.
Instansi paling banyak terdampak refocusing anggaran jatuh pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulsel.
“Paling tinggi Dinas TPH Bun, iya (yang dipotong) program yang bisa ditunda dan bisa dilaksanakan di tahun berikutnya,” jelasnya.
Boby sapaan lain Salehuddin menerangkan bahwa bantuan yang akan dipotong beragam. Mulai dari alat dan mesin pertanian alias alsintan, bibit tanaman hingga pupuk. (Fadli)
