MAKASSAR,INIKATA.co.id – Jumlah penduduk miskin di Sulsel pada Maret 2024 mencapai 736.480 orang. Angka tersebut berkurang 52.400 orang dalam setahun terakhir. Secara persentase, tercatat sebesar 8,06 persen, turun 0,64 persen poin dibandingkan Maret 2023.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menjelaskan angka ini ditopang dari jumlah penduduk miskin perdesaan yang turun hingga 60.500 orang. Persentasenya dari 11,91 persen pada Maret 2023 menjadi 10,74 persen pada Maret 2024.
Namun di sisi lain, jumlah penduduk miskin perkotaan Sulsel mengalami kenaikan sebesar 8.200 orang, dengan persentase kemiskinan sebesar 5,01 persen pada Maret 2023 menjadi 5,08 persen pada Maret tahun ini.
Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik penurunan angka kemiskinan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya upaya lebih lanjut untuk menggenjot penurunan angka kemiskinan. Pemprov Sulsel menargetkan penurunan persentase kemiskinan di bawah 8 persen.
“Untuk kemiskinan turun cukup bagus, kalau bisa kita usahakan dan pacu lagi agar nanti tidak berada di angka 8, jadi bisa di bawah 8 persen,” ujarnya, kemarin.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, yang berdampak pada peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu, Dinsos melakukan berbagai strategi pengentasan kemiskinan lintas sektor.
“Skema yang dilakukan adalah sharing antara kita dengan pemerintah kabupaten atau kota setempat. Tujuannya agar masyarakat tertangani jika sakit, sehingga tidak perlu lagi mencari biaya,” jelasnya.
Rencana pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian meliputi pemberian bantuan bibit tanaman hortikultura di beberapa kabupaten serta bibit ikan air tawar.
Bantuan ini akan terus dilanjutkan. Pemprov juga akan memberikan bantuan bibit ayam untuk 100 masyarakat miskin di setiap kabupaten/kota.
“Tujuannya agar mereka semua terberdaya dengan memanfaatkan potensi pertanian yang ada di sekitar mereka,” tambahnya.
Kolaborasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinergi dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam upaya penurunan kemiskinan.
Pemprov Sulsel juga berencana menggunakan data by name by address untuk menangani masyarakat miskin secara lebih tepat sasaran.
Namun kondisi penurunan angka kemiskinan tersebut disorot. Pengamat Ekonomi dari Unismuh Makassar, Sutardjo Tui, mengaku meski terjadi penurunan, tapi persentasenya masih sangat kecil. Hal itu karena pemerintah tidak terlalu fokus pada program yang dapat membuka lapangan kerja.
Ia mengatakan Pemprov Sulsel terkesan lebih mengutamakan urusan yang tidak terlalu bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat sehingga semangat membuka lapangan pekerjaan sangat terbatas.
“Urusan remeh temeh padahal yang paling penting itu menciptakan lapangan pekerjaan supaya tidak ada kemiskinan,” ungkapnya, Jumat (5/7/2024).
Dia menilai, dengan jumlah kemiskinan ini yang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di Sulsel justru semakin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok orang kaya.
“Kemarin kan Pertumbuhan naik 5 persen kemudian diikuti kemiskinan naik ini kan sesuatu yang tidak benar, artinya pertumbuhan hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau gini rasio melebar,” imbuhnya.
“Berarti pemerintah tidak peduli untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena pertumbuhan naik orang miskin naik bagaimana ceritanya,” lanjut dia.
Dengan faktor tersebut, ia menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat untuk memperhatikan masyarakat menengah kebawah.
“Pemerintah tidak ada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, berdasarkan catatan BPS Sulsel, Garis Kemiskinan (GK) Sulsel pada Maret 2024 adalah sebesar Rp459.226 per kapita per bulan, turun 5,32 persen dibandingkan Maret 2023.
Komoditas makanan yang memberikan andil besar terhadap garis kemiskinan wilayah ini adalah beras sebesar 22,91 persen di perkotaan dan 27,75 persen di perdesaan.
Kemudian rokok kretek filter sebesar 14,25 persen di perkotaan dan 13,13 persen di perdesaan. Selanjutnya bandeng sebesar 3,53 persen di perkotaan dan 3,76 persen di perdesaan.
Sementara komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa, serta perawatan kulit, muka, kuku dan rambut.
Sedangkan garis kemiskinan per rumah tangga di Sulsel secara rata-rata pada Maret 2024 adalah sebesar Rp2.489.005/bulan, naik 6,30 persen dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp2.341.454/bulan.(Fadli)