SYL Ngaku Namanya Sering Dicatut Pejabat Kementan untuk Kepentingan Pribadi

INIKATA.co.id – Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) Djamaludin Koedoeboen menduga, ada pihak-pihak di Kementerian Pertanian (Kementan) yang mencatut nama SYL untuk kepentingan pribadi.

Salah satunya, terkait permintaan uang Rp 50 juta melalui ajudan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil Harahap, Panji untuk membeli telepon genggam merek Iphone yang sebenarnya bukan kebutuhan SYL.

Baca juga:

Selain Gratifikasi, Eks Kepala Bea Cukai Makassar Dicurigai Lakukan Pencucian Uang

“Kami yakin itu enggak dari beliau (SYL), yakin kami. Makanya akan kami pertajam menanyakan lagi lebih detail apakah permintaan-permintaan itu memang langsung dari Pak SYL atau kah pernah pak SYL membicarkan atau mereka pernah melaporkan kepada Pak SYL atau tidak,” kata Djamaludin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Djamaludin meyakini, permintaan uang puluhan juta itu bukan berasal dari perintah SYL. Karena itu, ia menduga ada pihak lain yang sengaja menunggani SYL untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Iya, sudah jelas (SYL ditunggani). Banyak yang kami duga menggunakan nama beliau mencatutuntuk kepentingan pribadi mereka,” tegas Djamaludin.

Baca juga:

Penyidik Periksa Direktur Gratifikasi KPK Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL

Lebih lanjut, Djamaludin mengutarakan, Panji memperoleh banyak keuntungan pribadi dari menjual nama SYL ke pejabat-pejabat di Kementan. Menurutnya, keuntungan tersebut, antara lain untuk mendapatkan telepon genggam hingga memiliki rumah seharga miliaran rupiah di wilayah Depok, Jawa Barat.

“Ada beberapa. Ada koper, baju, handphone, senjata yang dihibahkan ke dia direimburse. Ada beberapa yang lain sudah banyak. Coba lihat saja rumah Panji kaya apa di Depok, miliaran,” ujar Djamaludin.

Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.

Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (JawaPos/Inikata)