MAKASSAR, INIKATA.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mencatat realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel pada Januari 2024 tumbuh sebesar 10,07 persen yoy menjadi Rp59,96 triliun dengan share sebesar 39,00 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum di Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan OJK Sulselbar Darwisman mengatakan, kinerja industri jasa keuangan di Sulsel pada posisi Januari 2024 stabil dan menunjukkan pertumbuhan positif didukung dengan fungsi intermediasi yang tinggi dan tingkat risiko yang tetap terjaga.
“Jadi alhamdulillah sampai saat ini kinerja keuangan terus tumbuh dengan positif. Dari perbankan, pasar modal, dan industri keuangan. Kemudian juga tadi peningkatan UMKM dan penyaluran KUR juga tadi sudah dua bulan saja kemarin itu sudah Rp2,1 triliun,” ucap Darwisman, Rabu (27/3/2024).
Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 29,72 persen yoy menjadi Rp33,08 triliun. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 926.107 debitur dengan tingkat NPL terkendali pada level 4,78 persen.
“Tumbuh yang positif ini harapan kami dia memiliki kontribusi positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulsel,” jelasnya.
Ditegaskan, Kantor OJK Sulselbar bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulselbar serta seluruh pemangku kepentingan juga terus melakukan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Total aset perbankan di Sulsel posisi Januari 2024 tumbuh 10,03 persen yoy dengan nominal mencapai Rp189,76 triliun, terdiri dari aset Bank Umum Rp186,11 triliun dan aset BPR Rp3,65 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,12 persen yoy dengan nominal mencapai Rp126,85 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi sebesar 13,26 persen yoy dengan nominal mencapai Rp156,69 triliun,” paparnya.
Perbankan Syariah kata dia, turut menunjukkan pertumbuhan yang positif pada posisi Januari 2024. Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 12,10 persen yoy menjadi Rp13,93 triliun.
“Dengan penghimpunan DPK yang tumbuh sangat tinggi 18,44 persen yoy menjadi Rp10,09 triliun, dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh double digit sebesar 13,90 persen yoy menjadi Rp11,93 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah juga berada pada level tinggi 118,18 persen dengan tingkat NPL pada level aman 2,53 persen,” urainya.
Kemudian jumlah rekening investasi posisi Januari 2024 mencapai 432.029 rekening dengan porsi terbesar pada produk rekening reksadana sebanyak 312.304 rekening, rekening saham 104.395 rekening, dan SBN 15.330 rekening.
“Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Januari 2024 sebesar Rp1,87 triliun,” imbuhnya.
Sedangkan, Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi Januari 2024 juga menunjukkan kinerja positif pada beberapa industri. Kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif, tercermin dari total aset yang tumbuh 20,84 persen yoy menjadi Rp1,55 triliun.
“Begitu pula dengan piutang yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan yang tumbuh 13,69 persen yoy menjadi Rp17,72 triliun, pembiayaan modal ventura tumbuh 8,10 persen yoy menjadi Rp389 miliar, pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 29,61 persen yoy menjadi Rp5,95 triliun,” pungkasnya.
Sebelumnya Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, potensi ekonomi Sulsel luar biasa, dan KUR dapat meningkatkan perekonomian Sulsel. Hanya sebagian besar KUR yang tersalurkan di Kota Makassar dan yang paling banyak mendapatkan KUR adalah sektor perdagangan.
Sehingga, Bahtiar menilai KUR harus disalurkan merata ke 23 kabupaten dan kota lainnya. Sektor pertanian, peternakan dan perikanan juga perlu mendapat perhatian.
“Hulunya harus diselesaikan, karena Sulsel lebih 80 persen penduduknya hidup di pertanian, peternakan dan perikanan. Itulah Sulsel. Makanya kalau buat program sesuaikan dengan manusia dan alamnya,” terang Bahtiar.
Bahtiar kemudian mendorong KUR disalurkan ke tiga sektor tersebut. Ia bahkan membentuk tim untuk mensosialisasikan cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masyarakat. (**)
