Wacana Pembatasan Pertalite Berpotensi Pengaruhi Harga Kebutuhan Lain

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Wacana penerapan kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis pertalite kembali mencuat. Hanya kendaraan dengan peruntukan tertentu yang bisa mendapatkannya.

Pengamat Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) Nur Bau Massepe mengatakan, dirinya tidak sepakat jika ada pembatasan pembelian pertalite. Menurutnya, langkah ini dianggap sebagai spekulasi pemerintah untuk kepentingan lain.

Baca juga:

Menteri Perdagagan Sidak Pasar Terong Makassar

“Sebenarnya bukan alasan tepat dia lakukan pembatasan. Karena BBM itu kan dibutuhkan, begitu dikurangi, harga pasti naik. Ada peluang untuk melakukan spekulasi tertentu,” ucap Nur Bau, Kamis (14/3/2024).

BBM jenis pertalite saat ini kata dia, jadi kebutuhan utama bagi kendaraan khusunya roda dua. Ketika dilkukan pembatasan maka akan berimbas pada kebutuhan lainnya.

“Terus ini juga akan menimbulkan orang antri dan sebagainya. Kalau di kota di jalan-jalan itu saya yakin 20 persen itu kan transportasi online, sehingga ketika dibatasi mereka juga akan terhambat kerjanya dan akan berimbas pada hal yang lain,” terangnya.

Baca juga:

Selama Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Jamin Pasokan BBM dan LPG di Sulawesi

Pemerintah menurut dia harus mengambil alternatif lain dengan tidak memberikan bebannya kepada masyarakat. Perlu dilakukan secara bertahap.

“Menurut saya yang harus dilakukan pemerintah adalah mencari alternatif yang lain misalnya percepat ini transisi energi terbarukan itu harus sudah ada solusinya,” kata dia.

“Ini saya lihat nda serius pemerintah disitu sebenarnya,” pungkasnya.

Sementara Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut rencana penerapan kebijakan itu akan berimbas pada daya beli masyarakat yang bakal terkoreksi.

“Potensinya pasti seperti itu daya beli terkoreksi. Pemerintah harus menjaga agar tidak berdampak signifikan pada inflasi,” ujarnya.

Terpisah, Senior Supervisor Comrel Pertamina Regional Sulawesi Romi Bachtiar saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan tersebut secara detail dari pihak pemerintah.

“Kami di regional belum menerima laporan itu, nanti di update lagi ya kalau ada informasi terbaru,” katanya.

Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, revisi aturan itu ditargetkan rampung dan dijalankan tahun ini. Aturan pembatasan akan dilakukan untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) pertalite.

Meski begitu, Arifin belum memerinci detail jenis kendaraan yang diperbolehkan tetap mengonsumsi pertalite. Dalam Perpres 191/2014 belum ada kriteria untuk pengguna pertalite. Aturan itu baru mengatur kriteria pengguna yang berhak membeli solar subsidi. (B/Fadli)