KPK Janji Umumkan Perkembangan Kasus Novel yang jadi Tersangka Pemotongan Uang Dinas

INIKATA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera memanggil mantan pegawai bernama Novel Aslen Rumarhorbo (NAR) sebagai tersangka kasus dugaan fraud atau kecurangan memotong atau menilap uang perjalanan dinas mencapai Rp550 juta.

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya memastikan akan mengumumkan kepada publik ketika memanggil para saksi.

Baca juga:

Honorer Badan Penghubung Papua Sebut Lukas Enembe Bayar Private Jet Pakai Uang Pemprov

“Nanti kami sampaikan, pasti. Teman-teman jangan khawatir, untuk proses penyidikan baik itu perkara yang sedang KPK lakukan, maupun penyidikan untuk oknum di internal KPK sendiri, pasti kami buka, kami publikasi,” kata Ali seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/3).

Ali memastikan, KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara korupsi di internal KPK yang dilakukan oleh oknum mantan pegawai KPK tersebut.

“Jadi ditunggu saja, setiap harinya pasti kami update dan publik, siapa saja yang diperiksa sebagai saksi, bahkan ketika memanggil tersangka pun juga kami publikasikan,” pungkas Ali.

Baca juga:

Wamenkumham Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka, KPK Kirim Surat ke Presiden

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan bahwa KPK telah menetapkan Novel sebagai tersangka tunggal.

“Iya seingat saya itu (Novel), satu dia sendiri, pelaku tunggal,” kata Johanis kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Sebelumnya pada Selasa 19 September 2023, Novel terbukti melanggar Pasal 5 huruf a PP 94/2021 tentang Disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang. Maka berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 huruf c PP 94/2021 tentang Disiplin PNS, Novel dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

Kasus dugaan pemotongan uang perjalanan dinas ini berawal diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H. Harefa. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Bidang Kerja Administrasi KPK. (Rmol/Inikata)