Masa Jabatan Pj Sekprov Berakhir, Dua Pejabat Berpotensi Ganti Posisi Muhammad Arsjad

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel mengungkapkan bahwa jabatan Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Andi Muhammad Arsjad telah berakhir per Kamis (29/2/2024) hari ini.

Kepala BKD Sulsel Sukarniati Kondolele mengatakan, jabatan Muhammad Arsjad telah berakhir dan diganti dengan jabatan Pelaksana Harian (Plh).

Baca juga:

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Sharing Terkait Carbon Trading di Kepulauan Riau

Iya betul sudah berakhir. Ganti dengan Plh. Tapi saya belum tahu siapa Plh nya. Saya di Jakarta ini tapi pasti sudah diproses. Iya per hari ini berakhir masa jabatannya,” ucap Sukarniati saat dikonfirmasi, Kamis (29/2/2024).

Kendati begitu ia mengatakan, dirinya belum mengetahui siapa yang ditunjuk menjadi Plh karena itu masuk kewenangan pimpinan kepala daerah. tukasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Dalam Pasal 5, ayat 3, bahwa masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Baca juga:

Masa Jabatan Muhammad Arsjad sebagai Pj Sekprov Sulsel Dikabarkan Berakhir Hari Ini

Pengamat Pemerintahan Unhas Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, Pj Gubernur Sulsel seharusnya sudah saatnya mengeluarkan kebijakan Sekprov definitif. Karena sebelum itu tahapan lelang jabatan sudah dilakukan dan sudah tertinggal tiga nama.

“Yang perlu mendapat masukan bagi Pj Gubernur Sulsel apakah ingin merekrut sekda baru yang definitif karena sudah pernah dilakukan proses lelang jabatan sekprov,” terangnya.

Diketahui, pada bulan Maret 2023, tiga besar calon Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel telah diumumkan oleh Tim Pansel tapi hingga kini tak kunjung dilantik.

Tiga nama calon Sekprov Sulsel yang telah diumumkan ialah Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN, Andi Taufik, Kepala Dinas Perkimtan Pemprov Sulsel, Iqbal Suhaeb, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sukarniaty Kondolele.

“Dan itu kan ada tiga nama yang dimunculkan, ada doktor Andi Taufik, Iqbal Suhaeb dan Ibu Sukarniati Kondolele. Karena ibu Sukarniati sudah lewat umur tinggal dua kandidat yang tersisa,” tambahnya.

Menurut Prof Aminuddin, dari tiga nama itu yang paling berpotensi ialah Andi Taufik dan Iqbal Suhaeb. Karena tahapannya sudah dilakukan. “Kalau saya paling bagus Pak Gubernur lantik saja diantara dua pejabat itu,” bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jabatan Sekprov Sulsel sudah lama tidak diisi dengan status definitif. “Karena bagaimana pun tugas dan fungsi utama Sekprov itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan itu menurut saya tugas yang paling berat,” tandasnya.

Sebelumnya, Pengamat Pemerintahan Unhas Prof Sukri Tamma mengatakan, posisi Sekprov dalam lingkup pemerintahan sangat strategis. Karena fungsinya sebagai pimpinan birokrasi.

“Ini kan jabatan sangat strategis ya karena sekda itu, kan jabatan tertinggi di birokrasi itu sekda fungsinya juga Koordinatif jadi tentu ini adalah posisi yang sangat urgen. Karena itu tentu untuk meletakkan orang mengganti orang tentu mendapat pengamatan yang luar biasa dan kehati-hatian,” ucap Prof Sukri.

Dia menegaskan, sebaiknya Pj Gubernur Sulsel sebaiknya tak hanya menyiapkan opsi untuk mengganti status jabatan Pj. Tapi segera melakukan lelang jabatan untuk status Sekprov Sulsel definitif.

“Menurut saya memang dalam posisi seperti itu sebaiknya pak gubernur buka opsi definitif karena itu tadi posisinya sangat strategis walaupun secara kewenangan tidak jauh beda tapi kondisi krusial kan gonta ganti orang itu kan dalam sistem birokrasi sangat dimungkinkan tapi tetap beri pengaruh pada sistem kerja,” jelasnya.

“Kecuali ada hal atau pertimbangan yang luar biasa kemudian ada orang yang sangat diharapkan,” sambungnya.

Padahal kata dia, potensi pejabat yang kompeten cukup banyak yang bisa ditempatkan di posisi Sekprov melalui mekanisme dan prosedur untuk jabatan definitif.

“Secara administratif ada banyak yang memenuhi syarat tapi itu tadi ada hal yang sangat penting diharapkan kepala daerah tentu yang diharapkan yang cocok atau fix dengan kepala daerah,” tukasnya.

Menurutnya, menempatkan jabatan definitif itu juga menyangkut marwah pemerintahan. Supaya tidak menimbulkan perspektif ditengah masyarakat dan pemerintah pusat bahwa pejabat di Sulsel tidak memiliki kompetensi.

“Kalau dia tidak diganti-ganti dan Plt dan Pj terus itu kan bisa jadi dianggap bahwa yang lainnya tidak cukup pantas begitu. Padahal kan semua kepala OPD yang ada di eselon ini kan berpotensi untuk didorong,” paparnya.

Dalam kondisi tertentu kata dia, bisa saja terjadi kesulitan, khususnya dalam hal pengambilan kebijakan yang berada di luar jangkauan Pj. Jika ini terjadi, maka bisa saja menimbulkan kekacauan dalam proses menjalankan roda pemerintahan.

“Hanya saja, wewenangnya sangat terbatas. Karena statusnya Pj, sehingga tidak ada kebijakan yang bisa diambil secara fundamental. Tentu nanti akan kerepotan jika ada kebijakan yang harus diambil tetapi melebihi wewenangnya. Kondisi seperti ini nantinya yang akan menyulitkan,” terangnya.

Kata Sukri, dalam konteks pemerintahan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sangat vital. Peluang munculnya kebijakan yang harus diambil oleh pejabat definitif juga bisa saja muncul. Sehingga, sebaiknya sekprov segera definitif agar semuanya berjalan dengan baik.

“Sebaiknya sekprov itu definitif. Dengan begitu, tentu tidak akan ada kekurangan wewenang dalam konteks pengambilan kebijakan. Meskipun gubernurnya Pj, tapi kalau sekprovnya definitif, maka dalam menjalankan operasional di bawah tidak masalah dalam eksekusi kebijakan,” jelasnya. (B/Fadli)