2 Bulan Terakhir, 1,7 Juta Lebih Pelanggar Terekam ETLE di Sulsel, Tak Gunakan Safety Belt Terbanyak

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Penerapan Kamera ETLE yang menjadi program unggulan Ditlantas Polda Sulsel mengalami perkembangan yang luar biasa.

Hasil penegakan hukum lalu lintas secara elektronik mencatat 1.745.121 bukti rekaman pelanggaran periode bulan Januari hingga Februari 2024.

Baca juga:

Dua Anggota DPRD Sinjai Ditangkap Saat Janjian Nyabu di Makassar

“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pelanggaran yang berhasil direkam oleh ETLE sebanyak 737.677 pelanggaran sepanjang tahun 2023. Tahun ini mengalami peningkatan, kurung waktu dua bulan hampir 2 juta pelanggar,” kata Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel, Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, Jumat (1/3/2024).

I Made Agus menyampaikan, bahwa peningkatan ini terjadi setelah dilakukannya pengembangan ETLE yang digarap secara serius dengan melibatkan seluruh Satlantas jajaran di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

“Dengan jumlah pelanggar yang tinggi ini merupakan bukti bahwa ETLE telah terimplementasi dengan baik secara merata di seluruh polres jajaran Polda Sulsel,” jelas Dirlantas Polda Sulsel.

Baca juga:

Strategi Danny Pomanto Wujudkan Low Karbon City di Makassar

“Ranking pelanggaran lalu lintas lanjut I Made, antara lain adalah tidak menggunakan sabuk keselamatan atau safety belt, kemudian menggunakan helm, berboncengan tiga dan melawan arus.

Pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya sangat berkontribusi besar pada tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan yang dapat mengakibatkan luka berat bahkan korban meninggal dunia.

“Ranking pelanggaran tertinggi itu adalah tidak menggunakan Safety Belt,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Gani mengatakan, konsekuensi meningkatnya jumlah bukti rekaman pelanggaran tersebut juga berdampak dengan meningkatnya pemblokiran data kendaraan akibat mengabaikan surat konfirmasi atau tidak membayarkan denda tilang.

“Di tahun 2022 kendaraan terblokir oleh ETLE sebanyak 7.143, kemudian di tahun 2023 sebanyak 7.460 dan tahun ini hingga bulan Februari sudah 8.609 data kendaraan yang terblokir. Kalau dirinci data kendaraan yang diblokir dalam satu hari berdasarkan data ETLE itu sebanyak 23.212,” kata Kompol Gani.

Gani menambahkan, pihaknya kemudian mengimbau kepada masyarakat yang telah mendapatkan surat konfirmasi ETLE dan menerima kode pembayaran, agar kendaraan tidak terblokir untuk segera melakukan pembayaran dengan tilang.

“Kepada masyarakat kita imbau yang telah mendapatkan surat konfirmasi ETLE untuk segera melakukan pembayaran,” sambung Gani.

Kombes Pol I Made Agus Prasatya menambahkan, bahwa saat ini di seluruh kantor Samsat yang ada di wilayah hukum Polda Sulsel telah disediakan loket petugas blokir yang bertugas untuk menyampaikan mekanisme pembayaran dengan tilang pelanggar yang terekam kamera ETLE.

“Di loket ini masyarakat bisa mengetahui mekanisme pembayaran denda tilang ETLE, setelah melakukan pembayaran maka data kendaraan yang diblokir akan dibuka,” jelas I Made Agus Prasatya.

“Untuk mengetahui lokasi dan waktu pelanggaran yang dilakukan, masyarakat juga bisa bertanya langsung di loket tersebut,” sambungnya.

Ia menambahkan, untuk kendaraan yang kepemilikannya telah beralih kepemilikan, di saat terekam melakukan pelanggaran maka surat konfirmasi tilang ETLE akan datang ke alamat sesuai dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK.

“Jadi kendaraan yang sudah berganti kepemilikan agar segera melakukan balik nama. Karena surat pelanggaran itu akan tiba di alamat sesuai pemilik atas nama di STNK. Proses pembukaan blokirnya akan lama ketika pemilik kedua dan atas nama di STNK sudah tidak tersambung komunikasi lagi, jadi disarankan untuk segera balik nama,” urai Dirlantas Polda Sulsel.

Aturan balik nama itu sendiri berdasarkan aturan pada UU No. 22 tahun 2009, setiap kendaraan yang beralih kepemilikannya harus segera dilakukan proses balik nama, sesuai dengan amanah Pasal 71 ayat 1 huruf c undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dan saat ini pemerintah dalam hal ini Bapenda Provinsi Sulsel hingga 29 Maret 2024 memberikan pembebasan biaya balik nama, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.