Buronan Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat di Papua Barat Ditangkap di Makassar

MAKASSAR, INIKATA.co.id – Tim Tabur gabungan dari Kejaksaaan Agung, Kejati Sulsel dan Kejati Papua Barat berhasil menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Rakyat Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat TA 2018.

Buronan tersebut ditangkap di Jalan Dg. Tata I Blok 3, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Senin (26/2) kemarin.

Baca juga:

Terkait Pemeriksaan dalam Kasus Minyak Kelapa Sawit, Pihak Alfamart: Status Karyawan Kami Sebagai Saksi

“Yang bersangkutan Buronan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, diamankan di Makassar,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, pada Selasa (27/2/2024).

Adapun buronan yang ditangkap tersebut seorang kontraktor berinisial JBB (57). Ia terseret pidana korupsi setelah proyek pembangunan pasar yang dikerjakannya tidak selesai atau mangkrak.

“Perbuatan JBB diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.035.000.000 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Papua Barat,” jelas Soetarmi.

Baca juga:

FRI Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Kejelasan Program P3-TGAI Kabupaten Takalar

JBB telah ditetapkan sebagai buronan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni selama 1 tahun 3 bulan sesuai Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Print-277a/R.2.13/Fd.1/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022.

“JBB akan diserahkan kepada Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk diserahkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan guna mendapatkan kepastian kukum,” bebernya.

Atas kasus yang menyeret JBB, ia disangkakan melanggar Pasal 2 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang disangkakan atas perbuatan Tersangka JBB yaitu Pasal 2 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.